Perjuangan Ekstrem Bupati Jayapura: Menembus Isolasi Suku Elseng di Kampung Omon
Perjalanan Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menuju Kampung Omon di Distrik Gresi Selatan, Papua, pada Rabu, 8 Januari 2026, menjadi catatan yang sarat makna. Momen ini bukan sekadar kunjungan rutin, melainkan sebuah penanda awal tahun pemerintahan yang bertekad menjangkau wilayah-wilayah adat yang selama puluhan tahun terisolasi dari denyut pembangunan. Kampung Omon, rumah bagi komunitas adat Suku Elseng, adalah potret nyata bagaimana sebagian masyarakat Indonesia masih berjuang melawan keterpencilan.
Untuk mencapai kampung yang sarat sejarah ini, rombongan bupati harus menempuh rute yang sungguh menguji ketahanan fisik dan mental. Perjalanan dimulai dari Kota Sentani menuju pusat distrik, sebuah etape yang memakan waktu sekitar lima jam menggunakan kendaraan darat. Namun, tantangan sesungguhnya baru dimulai setelah itu. Sisa perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki selama kurang lebih tujuh jam. Medan yang dilalui tak bersahabat: lumpur tebal yang mengisap, hutan belantara yang rimbun, sungai berarus deras yang mengancam, serta jembatan kayu yang curam dan licin. Total waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai Kampung Omon mencapai sekitar 12 jam.
Ironisnya, Kampung Omon sendiri merupakan salah satu kampung administratif tertua di Tanah Papua. Sejak era kolonial Belanda, wilayah ini telah dirancang sebagai pusat pemerintahan. Status administratifnya pun tetap dipertahankan setelah Papua bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pepera 1969. Namun, realitas di lapangan menunjukkan jurang yang lebar antara status historis dan kondisi faktual. Hingga kini, kampung tersebut masih hidup tanpa akses jalan yang layak, tanpa aliran listrik, tanpa fasilitas pendidikan yang memadai, tanpa layanan kesehatan yang mudah dijangkau, dan tanpa pasokan air bersih yang memadai.
Duka di Tengah Perjalanan Ekstrem
Perjalanan yang sudah berat itu berubah menjadi momen duka yang mendalam ketika salah seorang staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jayapura, Simon Pampang, meninggal dunia di tengah hutan. Insiden tragis ini terjadi saat rombongan tengah berjalan kaki dari Kampung Bangai menuju Kampung Omon. Simon tiba-tiba ambruk dan menghembuskan napas terakhirnya di bawah naungan pepohonan. Tim medis yang segera memeriksa menyatakan bahwa nadi korban telah melemah hingga berhenti berdenyut.
Dalam suasana yang penuh haru dan duka, Bupati Yunus Wonda mengambil keputusan yang berat. Ia memutuskan untuk membagi rombongan. Sebagian tim ditugaskan untuk menandu jenazah Simon kembali, sementara rombongan lainnya melanjutkan perjalanan menuju Kampung Omon. “Staf saya meninggal dunia. Kami sangat berduka. Beliau adalah pahlawan dalam perjalanan ini,” ujar Yunus Wonda dengan suara bergetar. Ia mengaku sangat terpukul atas musibah yang terjadi di luar rencana tersebut, sebuah pengingat akan kerasnya medan yang harus dihadapi demi melayani masyarakat terpencil.
Pertemuan Penuh Haru dengan Warga Terisolasi
Rombongan akhirnya tiba di Kampung Omon menjelang senja. Sambutan hangat dan tulus dari para warga menyambut kedatangan mereka. Di bawah penerangan seadanya dari lampu aki, Bupati Yunus Wonda duduk bersama masyarakat. Dalam suasana yang sederhana namun khidmat, bupati mendengarkan langsung berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat yang telah lama hidup dalam keterasingan.
Cerita yang mengalir dari warga menggambarkan betapa beratnya kehidupan sehari-hari. Tidak ada sekolah, tidak ada puskesmas, tidak ada listrik, apalagi air bersih. Anak-anak dan orang dewasa harus berjuang memikul bahan makanan, melintasi sungai dan jembatan kayu yang licin, hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini, diakui oleh sebagian warga, membuat mereka merasa seolah tidak menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kepala Suku Elseng, Nelson Teet, menjelaskan lebih lanjut tentang pola hidup komunitas adatnya. Mereka terbiasa hidup berpindah-pindah demi menjaga batas wilayah hak ulayat. Pemukiman didirikan di area hutan yang masih memiliki pohon sagu, sebelum akhirnya kembali ke kampung secara bergantian. Kehidupan yang terikat erat dengan alam ini, di satu sisi, menjaga kelestarian lingkungan, namun di sisi lain, membuat mereka semakin terisolasi dari akses pembangunan.
Komitmen Membuka Akses Jalan: Prioritas Utama
Melihat langsung kondisi masyarakat, terutama anak-anak yang harus menempuh perjalanan jauh melalui medan yang berat, Bupati Jayapura merasa sedih. Ia menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah daerah di tahun ini adalah membuka akses jalan menuju Kampung Omon. “Garuda ada di dada saya. Kami akan membuka akses jalan. Itu prioritas tahun ini,” tegas Yunus Wonda, menunjukkan tekad kuatnya.
Bupati menjelaskan bahwa selain jalan, masyarakat juga membutuhkan berbagai fasilitas lain seperti pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, dan tempat ibadah. Namun, ia menekankan bahwa akses jalan adalah kebutuhan yang paling mendesak. Saat ini, satu-satunya cara untuk membawa logistik ke kampung tersebut adalah dengan cara dipikul, sebuah metode yang sangat tidak efisien dan melelahkan.
Yunus Wonda juga menyadari keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai proyek sebesar ini. Oleh karena itu, ia berjanji akan meminta dukungan dari pemerintah pusat. Kehadirannya di Kampung Omon, menurutnya, adalah bukti nyata bahwa negara hadir dan peduli terhadap masyarakat adat yang selama ini terlupakan.
Harapan dan Keraguan Warga
Frans Tabisu, Kepala Kampung Omon, mengungkapkan bahwa kampungnya telah berdiri sejak tahun 2012. Selama kurun waktu tersebut, ia mengaku belum pernah menerima perhatian yang berarti dari pemerintah daerah. Ia menyebut Yunus Wonda sebagai bupati pertama yang akhirnya menginjakkan kaki di wilayah terpencil ini.
Meskipun demikian, Frans Tabisu mengaku belum sepenuhnya yakin hingga pembangunan jalan benar-benar terealisasi. “Kalau alat sudah turun, baru saya percaya 100 persen,” ujarnya dengan nada hati-hati, mencerminkan keraguan yang mungkin timbul akibat janji-janji yang belum terbukti di masa lalu.
Menjaga Tanah dan Hutan Adat
Lebih lanjut, Frans Tabisu menegaskan komitmen kuat masyarakat adat Elseng untuk menjaga tanah dan hutan adat mereka. Ia secara tegas menyatakan bahwa tanah dan hutan adat tidak boleh diperjualbelikan, meskipun ada tawaran yang menggiurkan dari perusahaan kayu. Baginya, hutan adalah warisan tak ternilai yang harus dijaga untuk generasi mendatang.
Ia juga menekankan bahwa jika pemerintah membangun fasilitas umum seperti sekolah atau puskesmas di wilayah adat, maka tanah dan bangunannya tetap menjadi milik masyarakat adat. Prinsip ini penting untuk memastikan keberlanjutan kepemilikan dan pengelolaan aset di masa depan.
Senada dengan Frans, Kepala Suku Elseng Nelson Teet juga menyuarakan permohonan perlindungan hukum terhadap wilayah adat. Ia mengkhawatirkan potensi masuknya pembangunan tanpa kejelasan batas wilayah adat, terutama mengingat masyarakat adat tidak memiliki kemampuan literasi yang memadai. Nelson berharap pemerintah dapat membantu memetakan wilayah adat Suku Elseng secara jelas. Hal ini penting agar hutan dan tanah leluhur tidak dirusak tanpa persetujuan masyarakat adat. “Kami ingin hutan ini tetap terjaga. Tanah adat kami tidak boleh berubah,” tegasnya, menyampaikan aspirasi mendalam untuk pelestarian warisan leluhur.
