Tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Barat terjadi di wilayah industri UMK paling besar

Paradoks Investasi dan Pengangguran di Jawa Barat

Jawa Barat, yang sering kali menjadi perhatian nasional karena tingkat investasi terbesar di Indonesia, masih menghadapi tantangan besar dalam menurunkan angka pengangguran. Meskipun provinsi ini meraih peringkat pertama dalam realisasi investasi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Jawa Barat tetap tinggi, bahkan melampaui rata-rata nasional.

Tingkat Pengangguran di Kabupaten dan Kota Jawa Barat

Berdasarkan laporan BPS tahun 2025/2026 yang diperbaharui November 2025, tingkat pengangguran Provinsi Jawa Barat mencapai 6,77 persen. Angka ini terus meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 6,75 persen pada 2024, dan sempat mencapai 7,44 persen pada 2023. Bahkan selama masa pandemi pada tahun 2020, angka pengangguran mencapai 10,46 persen.

Dari 27 wilayah di Jawa Barat, Bekasi menjadi daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi, yaitu 8,78 persen. Wilayah ini memiliki UMK tertinggi di Jawa Barat dan merupakan kawasan industri yang seharusnya menawarkan banyak kesempatan kerja. Namun, fenomena ini justru menunjukkan ketimpangan antara investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal.

Berikut adalah urutan tingkat pengangguran di kabupaten dan kota Jawa Barat tahun 2025 dari yang tertinggi hingga terendah:

Bekasi – 8,78 persen
Kota Cimahi – 8,75 persen
Kota Sukabumi – 8,19 persen
Karawang – 7,99 persen
Kota Bogor – 7,95 persen
Bogor – 7,69 persen
Kuningan – 7,59 persen
Purwakarta – 7,54 persen
Kota Bekasi – 7,33 persen
Sukabumi – 7,23 persen
Kota Bandung – 7,22 persen
Subang – 6,80 persen
Bandung – 6,68 persen
Bandung Barat – 6,60 persen
Garut – 6,54 persen
Kota Depok – 6,52 persen
Indramayu – 6,47 persen
Kota Tasikmalaya – 6,43 persen
Cirebon – 6,42 persen
Kota Cirebon – 6,41 persen
Cianjur – 6,17 persen
Sumedang – 6,08 persen
Kota Banjar – 5,26 persen
Ciamis – 4,08 persen
Tasikmalaya – 3,69 persen
Majalengka – 3,62 persen
Pangandaran – 1,91 persen

Fenomena Ketimpangan Wilayah

Data BPS juga menunjukkan adanya ketimpangan antar wilayah di Jawa Barat. Kawasan industri di utara dan pusat Jabar memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan wilayah agraris atau wisata di selatan. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi investasi tidak sepenuhnya merata, sehingga memengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Selain ketimpangan wilayah, beberapa faktor lain turut berkontribusi pada tingginya angka pengangguran di Jawa Barat, seperti populasi yang besar, migrasi penduduk, otomasi industri, dan kurangnya pelatihan keterampilan bagi warga lokal. Gubernur Dedi Mulyadi menyadari bahwa meski Jawa Barat mendapat investasi terbesar di Indonesia, penting untuk memastikan bahwa investasi tersebut benar-benar terserap sebagai lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Investasi yang Berpotensi Menjadi Solusi

Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa Jawa Barat berhasil meraih posisi pertama dalam realisasi investasi nasional dengan total nilai sebesar Rp 296,8 triliun atau 15,4 persen dari total investasi nasional. Angka ini mengalahkan DKI Jakarta yang hanya mendapat Rp 270,9 triliun. Investasi ini terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Untuk PMA, Jawa Barat mencatatkan angka USD 9,2 miliar (16,3 persen), sedangkan DKI Jakarta berada di urutan ketiga dengan USD 6,0 miliar (10,6 persen). Sementara itu, PMDN di Jawa Barat mencapai Rp 148,8 triliun (14,5 persen), dan DKI Jakarta berada di posisi pertama dengan Rp 176,3 triliun (17,0 persen).

Harapan untuk Masa Depan

Dedi Mulyadi berharap bahwa tingginya investasi di Jawa Barat dapat menjadi peluang untuk menyerap tenaga kerja, khususnya bagi warga lokal. Ia menegaskan bahwa semua investasi harus dijaga agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Semoga seluruh layanan yang disajikan menjadi kebahagiaan bagi kita semua,” ujarnya.