Gubernur Aceh Hadiri Rapat Paripurna DPRA Tahun 2026
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung DPRA. Acara ini digelar pada Senin, 6 April 2026. Agenda utama dari rapat tersebut adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 serta penetapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.
Dalam sambutannya, Mualem menyampaikan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Aceh atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama tahun anggaran 2025. Dokumen ini juga menjadi bahan evaluasi bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan.
Mualem menegaskan bahwa capaian pembangunan Aceh sepanjang 2025 merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak, termasuk dukungan DPR Aceh, Forkopimda, serta partisipasi masyarakat. Ia menilai pembangunan yang dijalankan merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan sinergi dan pengawasan bersama.
Capaian Keuangan Daerah
Dari sisi keuangan daerah, Pemerintah Aceh mencatat realisasi pendapatan mencapai lebih dari Rp10,69 triliun atau sekitar 100,07 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai lebih dari Rp10,61 triliun atau sekitar 95,07 persen.
Selain itu, sejumlah indikator makro pembangunan juga menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh meningkat dari 75,36 pada 2024 menjadi 76,23 pada 2025. Persentase penduduk miskin menurun dari 14,23 persen menjadi 12,23 persen, meskipun berpotensi meningkat kembali akibat dampak bencana. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 5,75 persen menjadi 5,64 persen.
Program Strategis untuk Kesejahteraan Masyarakat
Lebih lanjut, Mualem memaparkan berbagai program strategis yang telah dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut meliputi:
- Pembangunan rumah layak huni
- Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan
- Pemberian beasiswa kepada puluhan ribu siswa
- Pembiayaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 1,7 juta jiwa masyarakat Aceh
Di sektor ekonomi, Pemerintah Aceh juga mencatat realisasi investasi lebih dari Rp9 triliun serta peningkatan aktivitas ekspor yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Visi dan Tujuan Pembangunan
Mualem menegaskan bahwa seluruh program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pelayanan publik, pemberdayaan, serta peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan.
“Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan telah diselaraskan dengan kapasitas fiskal daerah dan prinsip pengelolaan anggaran yang efektif serta akuntabel, guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh,” ujar Mualem.
Ia juga mendorong seluruh pihak, khususnya DPR Aceh, untuk terus memperkuat sinergi melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas demi mewujudkan Aceh yang lebih maju, Islami, dan berkelanjutan.
