Penjelasan Wakil Bupati Kudus Terkait Usulan Siswa SMK
Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton, menyampaikan pendapatnya mengenai usulan siswa SMK yang ingin agar anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan untuk tunjangan guru. Menurutnya, setiap orang berhak menyampaikan pendapat atau usulan terhadap kebijakan pemerintah.
“Kami menghormati usulan tersebut,” ujar Bellinda pada Selasa (7/4/2026). Ia menegaskan bahwa Pemkab Kudus telah menugaskan Dinas Sosial (Dinsos) untuk melakukan pendampingan terhadap siswa SMK yang mengajukan usulan tersebut melalui surat tertulis kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Bellinda, jika ada tindakan intimidasi terhadap siswa, Dinsos akan segera memberikan bantuan dan perlindungan. Ia juga menekankan bahwa siapa pun boleh memberikan masukan atau usulan terhadap program pemerintah yang sedang berjalan, termasuk MBG.
Namun, ia menjelaskan bahwa MBG merupakan program dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, setiap usulan harus dikaji oleh pihak pusat. Saat ini, MBG di Kudus tetap berjalan normal.
Sebelumnya, sempat terjadi penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akibat kasus keracunan. Bellinda menjelaskan bahwa dapur SPPG yang ditutup perlu dievaluasi dan memenuhi beberapa indikator khusus. Jika semua indikator terpenuhi, maka SPPG dapat diaktifkan kembali.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi dengan setiap SPPG di Kudus, termasuk dalam hal menyamakan standar pelayanan dan penyajian menu.
Surat Siswa SMK ke Presiden
Seorang siswa SMK NU Miftahul Falah Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, pernah mengirimkan surat ke Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat tersebut, ia menyarankan agar alokasi dana MBG dialihkan untuk tunjangan kesejahteraan guru.
Siswa tersebut bernama Muhammad Rafif Arsya Maulidi, yang saat itu duduk di kelas XI jurusan Desain Komunikasi Visual. Isi surat tersebut diunggah di akun Instagram pribadinya @arsya_graph sembari menautkan akun milik Tiyo Ardianto.
Ditemui, Arsya membenarkan bahwa surat tersebut berasal darinya. Ia menceritakan bahwa alasan dirinya menulis surat kepada Presiden adalah karena khawatir tentang kesejahteraan guru honorer yang dinilai lebih rendah dibandingkan pegawai SPPG.
“Saya berinisiatif untuk diri saya sendiri agar anggaran yang diberikan kepada saya diganti untuk menambah gaji guru honorer. Supaya gaji guru honorer lebih layak untuk digaji,” kata Arsya.
Ia menilai bahwa kemajuan suatu bangsa berawal dari pendidikan. Dan pendidikan bertumpu pada dedikasi para guru.
“Katanya mau buat Indonesia emas. Kalau MBG menurut saya tidak membuat pintar dan semua berasal dari guru yang baik supaya anak dididik lebih baik,” ujar Arsya.
