Dampak Krisis Energi di Selat Hormuz
Penutupan Selat Hormuz, yang menjadi jalur perdagangan minyak dunia, telah memicu krisis energi di sejumlah negara. Singapura, sebagai salah satu pusat migas di Asia Tenggara, terkena dampak parah. Namun, ternyata Spanyol mengalami tekanan lebih dalam daripada Singapura.
Krisis di Selat Hormuz yang dipicu oleh konflik Iran menunjukkan betapa rapuhnya ketahanan energi negara-negara Asia. Gangguan distribusi energi global akibat penutupan jalur vital tersebut mendorong kebutuhan untuk mempercepat transisi menuju energi bersih. Langkah ini penting bukan hanya untuk menekan dampak lonjakan harga energi terhadap ekonomi domestik, tetapi juga untuk memperkuat keamanan energi jangka panjang.
Dalam laporan terbaru Komisi Transisi Energi (Energy Transitions Commission atau ETC) berjudul Lessons on Energy Security after the Hormuz Crisis: How Accelerating the Clean Energy Transition Builds Resilience Against Future Price Shocks, disebutkan bahwa krisis kali ini berbeda dari krisis sebelumnya. Sejumlah negara kini mulai memiliki kesiapan sistem energi alternatif yang lebih mudah diimplementasikan. ETC memperkirakan percepatan penggunaan energi alternatif bisa memangkas permintaan minyak dan gas global hingga 20 persen pada 2035.
Perbedaan Dampak Krisis Terhadap Negara-Negara
Perbedaan dampak krisis terlihat jelas antarnegara. Spanyol, misalnya, yang sudah menggunakan energi terbarukan hingga 57 persen dalam sistem kelistrikannya, hanya mengalami kenaikan harga listrik sekitar USD 50 per megawatt-hour (MWh), terendah di Uni Eropa. Sebaliknya, Singapura yang sekitar 95 persen pembangkit listriknya masih bergantung pada gas mengalami tekanan harga lebih berat, yakni melampaui USD 200 per MWh.
“Krisis saat ini menunjukkan bahwa ketergantungan bahan bakar fosil tidak hanya merupakan risiko iklim tetapi juga kerentanan ekonomi dan strategis. Sistem energi bersih lebih terdistribusi, lebih efisien, dan kurang terpapar guncangan harga yang diciptakan oleh ketergantungan terus menerus pada bahan bakar yang diperdagangkan,” kata Co-Chair ETC, Adair Turner.
ETC mencatat, dampak terbesar dari krisis energi saat ini dirasakan negara berkembang dan negara pengimpor energi. Penutupan Selat Hormuz menghambat distribusi sekitar 18,4 juta barel minyak per hari dan 110 miliar meter kubik LNG per hari. Dari total pasokan yang melewati jalur tersebut, sekitar 84 persen minyak mentah dan lebih dari 80 persen LNG ditujukan ke pasar Asia.
Akibat gangguan itu, harga minyak acuan Asia melonjak dari kisaran USD 70 per barel menjadi sekitar USD 90 hingga USD 120 per barel pada Maret. Harga LNG juga naik tajam dari sebelumnya sekitar USD 10–12 per MMBtu menjadi lebih dari USD 25 per MMBtu.
Lonjakan harga energi tersebut langsung berdampak pada sektor transportasi, biaya pangan, listrik rumah tangga, hingga aktivitas industri. ETC memperkirakan apabila krisis berlangsung lebih lama, beban pengeluaran bahan bakar terhadap ekonomi global dapat meningkat hingga USD 1–2 triliun sepanjang 2026.
Tantangan dan Solusi Jangka Panjang
“Selama beberapa dekade kami telah membangun sistem energi yang boros, tidak aman, dan mudah berubah. Tiga perempat populasi dunia bergantung pada bahan bakar yang tidak mereka kendalikan, dihargai di pasar yang tidak mereka pengaruhi, rentan terhadap guncangan yang tidak dapat mereka cegah. Pertanyaan yang menentukan sekarang adalah apakah pemerintah bertindak untuk membangun sistem yang lebih tangguh atau untuk mempertahankan sistem yang sudah rentan terhadap gangguan,” ujar Co-Chair ETC, Jules Kortenhorst.
Sejumlah negara Asia mulai merespons kondisi tersebut lewat kebijakan efisiensi energi. Indonesia termasuk yang mengambil langkah pengendalian konsumsi melalui pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan pribadi. Pemerintah juga berupaya mengamankan pasokan dengan mencari sumber minyak dan gas alternatif, termasuk dari Rusia. Namun, Policy Strategist CERAH, M. Dwiki Mahendra, menilai langkah pemerintah sejauh ini masih cenderung berorientasi jangka pendek.
Menurut Dwiki, kerja sama bilateral yang selama ini dijalankan Indonesia seharusnya juga diarahkan untuk mempercepat transisi energi bersih, terutama melalui alih teknologi energi terbarukan, pembiayaan murah, dan penguatan industri hijau nasional.
“Seharusnya pendekatan kerja sama bilateral yang telah dilakukan dapat pula diterapkan lebih gencar oleh Pemerintah Indonesia dalam mendorong proses transisi ke energi terbarukan, terkhusus dalam situasi krisis saat ini. Melalui langkah tersebut, percepatan energi terbarukan, kendaraan listrik, PLTS atap, serta elektrifikasi rumah tangga dipandang sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor yang harganya sangat fluktuatif,” kata Dwiki.
Ia juga menilai forum multilateral seperti G20, ASEAN, hingga berbagai skema pendanaan iklim perlu dimanfaatkan secara optimal guna menarik pembiayaan hijau. Dukungan tersebut dinilai penting untuk mendukung target pemerintah membangun kapasitas energi surya hingga 100 gigawatt (GW) sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional.
Investasi Awal dan Manfaat Jangka Panjang
Dalam laporannya, ETC juga menegaskan bahwa mempertahankan sistem energi berbasis fosil yang sangat bergantung pada distribusi komoditas global justru akan menciptakan biaya lebih besar di masa mendatang. Sebaliknya, sistem energi bersih memang membutuhkan investasi awal yang tinggi, sekitar 70–90 persen dari total biaya.
Namun setelah infrastruktur seperti tenaga surya, angin, baterai, dan jaringan listrik terbangun, energi dapat diproduksi selama bertahun-tahun tanpa terlalu terpengaruh gejolak pasar global. Ini menjadi bukti bahwa transisi energi tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk membangun sistem yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
