Perubahan Pola Pikir untuk Menjaga Kualitas Infrastruktur
Pemangkasan anggaran dan menurunnya transfer dana ke daerah tidak seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor infrastruktur. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Diana Sasa, menegaskan bahwa pembenahan infrastruktur tetap dapat berjalan optimal melalui perubahan pola pikir dan penentuan skala prioritas pembangunan.
Menurut Politisi Partai PDI Perjuangan yang akrab disapa Sasa ini, kondisi fiskal yang saat ini lebih ketat harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengubah pendekatan dalam pembangunan. Selama ini, kata dia, pembangunan kerap dilakukan ketika anggaran tersedia, sementara kebutuhan yang mendesak belum tentu menjadi prioritas utama.
“Jangan lagi berpikir ada uang baru membangun. Justru yang harus dilakukan adalah melihat masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu. Dengan anggaran yang tidak sebesar sebelumnya, pembangunan masih bisa dilakukan dengan strategi yang tepat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Komisi D DPRD Jatim saat ini terus membahas berbagai langkah agar keterbatasan anggaran tidak berdampak pada pelayanan masyarakat. Menurutnya, infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan sarana untuk memastikan konektivitas antarwilayah, kelancaran mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Urusan infrastruktur bukan soal proyek semata. Ini tentang bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, bagaimana konektivitas antarwilayah terhubung, dan bagaimana roda ekonomi tetap berjalan,” katanya.
Fokus pada Kebutuhan Masyarakat
Sasa mengakui masyarakat pada umumnya tidak terlalu memperhatikan kondisi fiskal pemerintah. Yang menjadi perhatian utama adalah kualitas layanan yang mereka rasakan secara langsung, termasuk kondisi jalan dan fasilitas publik lainnya.
Karena itu, ia mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah daerah untuk berani mengambil keputusan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keberanian tersebut, menurutnya, diwujudkan melalui perubahan mindset serta penetapan skala prioritas yang jelas dalam penggunaan anggaran.
Lebih lanjut, Komisi D DPRD Jatim akan melakukan evaluasi terhadap berbagai program pembangunan yang dinilai tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Sasa menegaskan pihaknya tidak lagi menginginkan proyek-proyek yang bersifat kosmetik atau hanya berorientasi pada tampilan fisik semata.
“Kami akan mengecek ulang apakah program-program yang ada benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Setiap rupiah anggaran harus dipastikan memberikan manfaat nyata bagi publik,” ujarnya.
Prioritas Pemeliharaan Infrastruktur
Dalam kondisi keterbatasan anggaran saat ini, DPRD Jatim juga mendorong pemerintah untuk lebih memprioritaskan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang sudah ada dibandingkan membangun proyek baru yang belum mendesak.
Menurut Sasa, langkah tersebut dinilai lebih efektif dan efisien karena dapat menjaga kualitas infrastruktur yang telah tersedia sekaligus mengurangi potensi kerusakan yang lebih besar di kemudian hari.
“Kami akan mendorong agar anggaran lebih banyak dialokasikan untuk perbaikan dan perawatan. Daripada membangun yang baru, lebih baik menjaga dan memperbaiki yang sudah ada agar tetap berfungsi optimal bagi masyarakat,” tuturnya.
Harapan DPRD Jatim
Melalui strategi tersebut, DPRD Jatim berharap pelayanan publik dan kualitas infrastruktur tetap terjaga meskipun pemerintah daerah menghadapi tantangan keterbatasan anggaran pada tahun ini. Dengan perubahan pola pikir dan penentuan prioritas yang jelas, pemerintah daerah dapat tetap menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
