SURABAYA – Bank Indonesia (BI) terus memperluas perannya dalam memperkuat ekosistem halal nasional dengan mendorong keterhubungan antara sektor riil, pembiayaan syariah, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Upaya tersebut menjadi salah satu perhatian dalam The 5th International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP) 2026 yang digelar di Mainstage Exhibition Hall, Grand City Convention & Exhibition Surabaya, Jumat (25/9/2026).
Konferensi internasional yang merupakan bagian dari rangkaian Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Jawa 2026 itu diselenggarakan Universitas Airlangga (UNAIR) bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Timur.
Deputi Kepala KPwBI Jawa Timur, Rifki Ismal, Ph.D., mengatakan penguatan Halal Value Chain (HVC) menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, arah kebijakan Bank Indonesia kini turut memberikan perhatian terhadap penguatan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. Hal tersebut sejalan dengan mandat baru BI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
“Peran Bank Indonesia tidak hanya berkaitan dengan stabilitas, tetapi juga bagaimana kebijakan yang dijalankan dapat mendukung pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja,” kata Rifki dalam kegiatan tersebut.
Ia menjelaskan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dilakukan melalui sejumlah inisiatif strategis yang diarahkan untuk membangun ekosistem dari hulu hingga hilir.
Saat ini, BI menjalankan enam inisiatif utama, yakni GERBANG SANTRI, JAWARA Ekspor, GEMA Halal, SAPA Syariah, KANAL ZISWAF, dan LENTERA Emas.
Berbagai program tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah global, sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar mampu masuk dan berkembang dalam rantai nilai halal.
Khusus di Jawa Timur, pengembangan ekosistem halal juga dilakukan melalui pendampingan langsung kepada pelaku usaha. BI mencatat telah mendukung proses sertifikasi halal bagi 1.686 UMKM, 23 rumah potong hewan (RPH), serta 320 juru sembelih halal.
Selain itu, BI Jawa Timur telah mendorong pembentukan 28 Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (KHAS) serta mengoptimalkan peran 13 Halal Center dalam memperluas ekosistem industri halal di daerah.
Rifki menyampaikan, penguatan HVC membutuhkan kolaborasi lintas pihak, mulai dari pemerintah, regulator, perguruan tinggi, pelaku industri, lembaga keuangan hingga masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting agar pengembangan ekonomi syariah tidak berhenti pada aspek sertifikasi, tetapi berlanjut pada peningkatan kapasitas produksi, akses pembiayaan, pemasaran, hingga perluasan pasar.
ICIEBP 2026 sendiri mengangkat tema “Halal Value Chain (HVC) Transformation and Islamic Finance Innovation: Accelerating Inclusive and Resilient Economic Growth.”
Pada hari pertama, konferensi menghadirkan akademisi dan regulator dari Indonesia, Brunei Darussalam, serta Makau untuk membahas transformasi rantai nilai halal dan inovasi keuangan syariah.
Sementara pada Sabtu (26/9/2026), sebanyak 97 makalah dipresentasikan melalui tujuh ruang luring dan tujuh ruang daring.
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya UNAIR, Prof. Dr. Ardianto, S.E., Ak., M.Si., CMA., CA., yang membuka konferensi secara resmi, menilai perkembangan ekonomi halal saat ini telah melampaui isu sertifikasi produk pangan.
Menurutnya, rantai nilai halal telah berkembang ke berbagai sektor, termasuk keuangan, manufaktur, farmasi, kosmetik, pariwisata, hingga logistik.
Ia menyebut rantai nilai halal telah menopang hampir 23 persen perekonomian nasional. Di sisi lain, aset perbankan syariah Indonesia telah menembus Rp1.000 triliun untuk pertama kalinya.
Meski demikian, Indonesia masih menempati posisi keempat dalam Global Islamic Economy Indicator, berada di bawah Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.
“Pertanyaan yang diajukan konferensi ini bukan sekadar apakah ekonomi halal dapat tumbuh, tetapi apakah pertumbuhan itu inklusif, menjangkau produsen kecil sama mudahnya dengan korporasi besar, dan tangguh menghadapi guncangan,” ujar Prof. Ardianto.
Ia berharap forum internasional tersebut tidak berhenti sebagai ruang pertukaran gagasan, tetapi menghasilkan kerja sama konkret antarpemangku kepentingan.
Para peserta, kata dia, diharapkan membawa pulang setidaknya satu kolaborasi baru yang dapat dikembangkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.
