Indeks Digitalisasi Jatim Tembus 98,25 Persen, Raih Penghargaan TP2DD Terbaik

Teks Foto : High Level Meeting TPID, TP2DD, dan TPAKD se-Jawa Timur di Surabaya, Rabu (18/11).

SURABAYA – Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur, serta 38 pemerintah kabupaten/kota memperkuat sinergi pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi, dan perluasan akses keuangan daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Jawa Timur yang digelar di Hotel Trans, Surabaya, Rabu (18/11).

Pertemuan yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut mengangkat tema “Sinergi Pengendalian Inflasi, Percepatan Digitalisasi dan Akses Keuangan Berkelanjutan sebagai Fondasi Peningkatan Produktivitas dan untuk Menjaga Daya Beli Menjelang HBKN 2026”.

Penguatan sinergi ini didukung kondisi ekonomi Jawa Timur yang tetap menunjukkan kinerja positif. Pada triwulan III 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,82 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara inflasi pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,09 persen (yoy). Inflasi hingga akhir tahun pun diperkirakan masih berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim mengatakan, koordinasi dan harmonisasi kebijakan lintas sektor menjadi faktor penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.

Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), Ibrahim mengingatkan sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, mulai dari peningkatan permintaan musiman, potensi gangguan pasokan akibat El Nino, hingga kenaikan harga komoditas global.

Karena itu, penguatan strategi pengendalian inflasi melalui prinsip 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, perlu terus dilakukan. Langkah tersebut juga perlu didukung sistem deteksi dini terhadap perkembangan harga dan ketersediaan pasokan.

Gubernur Khofifah menambahkan, tantangan pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, tetapi juga memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau oleh masyarakat.

Ia meminta seluruh bupati dan wali kota aktif memantau perkembangan harga secara langsung di pasar. Selain itu, Kerja Sama Antar Daerah (KAD), termasuk melalui misi dagang, perlu dioptimalkan untuk mengantisipasi ketimpangan pasokan dan disparitas harga antardaerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono melaporkan bahwa inflasi Jawa Timur sepanjang 2026 masih terjaga dalam sasaran nasional. Berbagai langkah antisipasi menghadapi Nataru juga telah disiapkan melalui koordinasi lintas instansi.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama Perum Bulog memastikan kesiapan pasokan komoditas. Di sisi lain, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengendalian harga melalui penyelenggaraan pasar murah. Dukungan juga diberikan Pertamina dengan menyiapkan pelayanan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah jalur potensial yang diperkirakan mengalami peningkatan permintaan selama periode Nataru.

Selain pengendalian inflasi, pertemuan tersebut turut membahas percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Khofifah menekankan pentingnya optimalisasi elektronifikasi transaksi, integrasi data lintas instansi, serta peningkatan rasio pajak daerah.

Perkembangan digitalisasi Jawa Timur tercermin dari capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang mencapai 98,25 persen pada Semester I 2026.

Capaian tersebut didukung perluasan penggunaan QRIS-TAP pada transportasi publik, penguatan sistem transaksi pemerintah daerah, optimalisasi peran Bank Jatim sebagai bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), serta pengembangan infrastruktur digital melalui Jatim Infinity.

Atas berbagai kemajuan tersebut, Provinsi Jawa Timur berhasil meraih penghargaan TP2DD Terbaik Tahun 2026 tingkat provinsi untuk kawasan Jawa-Bali.

Ibrahim menilai, digitalisasi melalui TP2DD juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus membuka peluang akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan demikian, agenda digitalisasi daerah dapat berjalan beriringan dengan upaya perluasan inklusi keuangan melalui TPAKD.

Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Horas V. M. Tarihoran menegaskan pentingnya peran TPAKD dalam memperluas akses pembiayaan produktif. Menurutnya, sinergi pemerintah daerah dengan industri jasa keuangan diperlukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.

Hingga Oktober 2026, TPAKD telah terbentuk di tingkat provinsi dan seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Pelaksanaannya didukung berbagai program literasi dan inklusi keuangan, di antaranya Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Simpanan Pelajar (SIMPEL), serta Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).

Melalui penguatan koordinasi TPID, TP2DD, dan TPAKD, Jawa Timur diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, mempercepat transformasi digital pemerintahan, sekaligus memperluas akses pembiayaan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.