YOGYAKARTA – Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) melalui penguatan neraca pangan wilayah Jawa. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko dampak El Nino terhadap produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Penguatan Neraca Pangan Wilayah Jawa Tahun 2026 bertema “Penguatan Neraca Pangan Jawa untuk Mendukung Stabilitas Pasokan Pangan Nasional” yang digelar di Yogyakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat koordinasi dipimpin Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Rifki Ismal, bersama pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah se-Jawa, Departemen Regional Bank Indonesia, seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di wilayah Jawa, Badan Pusat Statistik (BPS) se-Jawa, serta akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB).
Penguatan neraca pangan Jawa difokuskan pada peningkatan akurasi penghitungan produksi, penyempurnaan estimasi kebutuhan konsumsi, serta perluasan pencatatan arus perdagangan antarwilayah, terutama pada simpul-simpul perdagangan utama.
Melalui langkah tersebut, pemerintah diharapkan memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai ketersediaan, kebutuhan, dan distribusi pangan. Data tersebut selanjutnya menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan sekaligus pengendalian inflasi di daerah.
Penguatan ini juga mengacu pada rekomendasi kajian neraca pangan hasil kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Bapanas, dan IPB.
Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Muhamad Mawardi, menekankan pentingnya tata kelola pangan yang terintegrasi melalui pendekatan Satu Data, Satu Peta, dan Satu Aksi.
Menurut Mawardi, Satu Data diarahkan untuk mengintegrasikan informasi produksi, stok, kebutuhan, perdagangan antarwilayah, dan harga pangan dengan menggunakan acuan yang selaras.
Sementara itu, Satu Peta berfungsi memetakan sentra produksi, wilayah konsumsi, serta koridor logistik untuk memperkuat konektivitas distribusi pangan antarwilayah.
Kedua pendekatan tersebut kemudian diwujudkan melalui Satu Aksi, yakni kesepakatan langkah konkret dan penetapan wilayah yang menjadi prioritas intervensi.
Sinergi ketiganya diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi gangguan pasokan, menjaga kelancaran distribusi, serta mendukung stabilitas harga pangan.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Fauzan Hasan, menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan sinergi antarperangkat daerah dalam penyediaan serta pemutakhiran data pangan.
Ia juga menyampaikan bahwa hasil analisis neraca pangan perlu dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan perencanaan strategis daerah, termasuk penetapan target program dan alokasi anggaran.
Dengan demikian, neraca pangan tidak hanya menjadi instrumen pemantauan, tetapi juga acuan pengambilan keputusan dan pelaksanaan intervensi yang lebih terarah serta tepat sasaran. Penguatan tersebut diharapkan bermuara pada aksi nyata pemerintah daerah.
Sementara itu, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Indra Wijayanto, menjelaskan bahwa neraca pangan disusun dalam bentuk proyeksi tahunan dengan rincian bulanan.
Penyusunan tersebut bertujuan mengidentifikasi potensi surplus maupun defisit pangan di setiap daerah. Hasilnya dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan pasokan melalui berbagai langkah stabilisasi.
Indra menambahkan, penguatan kelembagaan juga didorong melalui pembentukan tim penyusun neraca pangan lintas instansi yang ditetapkan oleh kepala daerah.





