Konsistensi Defisit Anggaran dan Tantangan Fiskal Indonesia
Pemerintah Indonesia terus mempertahankan komitmennya untuk menjaga defisit anggaran di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang mendukung stabilitas persepsi pasar terhadap Indonesia. Kebijakan disiplin fiskal ini juga menjadi alasan mengapa lembaga pemeringkat kredit Standard & Poor’s (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level investment grade (BBB) dengan outlook stabil.
Konsistensi pemerintah dalam menjaga defisit di bawah ambang batas 3% PDB menjadi sorotan utama S&P selama pertemuan di Washington DC. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memperkirakan realisasi defisit tahun 2026 berada di kisaran 2,8%–2,9% PDB, masih dalam batas aman yang selama ini menjadi jangkar kredibilitas fiskal.
Namun, meskipun target tersebut dinilai realistis, sejumlah ekonom menilai angka defisit bukan satu-satunya indikator kesehatan fiskal. Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economics (CORE) menekankan bahwa yang lebih krusial adalah kualitas dan keberlanjutan fiskal. Defisit 0,93% PDB per Maret 2026 dinilai belum mencerminkan kondisi aman, meski belanja negara mengalami percepatan.
Menurut Yusuf, efektivitas belanja menjadi faktor penentu. Belanja yang dominan bersifat rutin atau konsumtif dinilai memiliki dampak terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara di masa depan. “Ini bukan sekadar soal timing, tapi soal efektivitas,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa surplus keseimbangan primer di awal tahun belum bisa langsung dibaca sebagai kekuatan struktural. Faktor musiman, seperti belum jatuh temponya pembayaran bunga utang, membuat indikator tersebut perlu ditafsirkan secara hati-hati. Ujian utama fiskal diperkirakan muncul pada semester II-2026, saat tekanan belanja meningkat dan risiko eksternal menguat.
Dari sisi risiko, dua faktor utama yang menentukan arah defisit adalah harga minyak dan efektivitas efisiensi anggaran. Pemerintah menggunakan asumsi konservatif dengan skenario harga minyak hingga US$ 100 per barel, yang masih konsisten dengan defisit sekitar 2,9% PDB. Jika harga minyak berada di kisaran US$ 85–US$ 90 per barel, ruang fiskal dinilai lebih longgar.
Namun, lonjakan harga minyak akibat tensi geopolitik, terutama di Timur Tengah, berpotensi meningkatkan beban subsidi energi. Di sisi lain, pemerintah mengandalkan efisiensi anggaran sekitar Rp 81 triliun untuk meredam tekanan. Yusuf mengingatkan, realisasi efisiensi kerap tidak optimal. Target defisit 2,9% dinilai “achievable”, tapi tidak otomatis.
Ia menambahkan, pasar tidak hanya melihat angka defisit, tetapi juga konsistensi kebijakan. Selama defisit terjaga di kisaran 2,8%–2,9%, kredibilitas fiskal masih relatif aman. Namun, tekanan pembayaran bunga utang yang terus meningkat menjadi tantangan serius karena menyempitkan ruang belanja produktif.
Peringatan lebih keras datang dari Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M Rizal Taufikurahman. Ia menilai target defisit di bawah 3% secara matematis masih mungkin dicapai, tetapi semakin sulit secara fundamental. Rizal menyoroti defisit yang telah mencapai sekitar 0,93% PDB atau lebih dari Rp240 triliun per Maret 2026 sebagai sinyal awal tekanan fiskal.
Dengan pola belanja yang cenderung front-loaded dan penerimaan negara yang belum kuat, ruang fiskal dinilai cepat tergerus sejak awal tahun. Ia menilai struktur fiskal saat ini masih bertumpu pada instrumen jangka pendek seperti optimalisasi pembiayaan, penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan pengaturan waktu belanja.
Sementara itu, tekanan eksternal datang dari kenaikan harga minyak, depresiasi rupiah, dan meningkatnya yield Surat Berharga Negara (SBN) yang mendorong biaya utang lebih mahal. “Kombinasi ini menekan subsidi energi dan biaya utang sekaligus, sehingga mempersempit ruang fiskal riil,” ujarnya.
Dalam kondisi tersebut, Rizal menilai target defisit hanya dapat terjaga jika seluruh asumsi berjalan ideal: harga minyak terkendali, disiplin belanja terjaga, dan penerimaan pajak mampu meningkat di tengah pelemahan daya beli. Tanpa itu, batas defisit 3% berisiko menjadi sekadar angka administratif.
Ia mendorong pemerintah bersikap realistis dengan membuka opsi penyesuaian fiskal, termasuk APBN Perubahan (APBN-P), jika tekanan global berlanjut. Menurutnya, kredibilitas fiskal lebih ditentukan oleh konsistensi kebijakan dibanding sekadar mempertahankan batas defisit secara nominal.
Pada akhirnya, ukuran kesehatan fiskal tidak hanya terletak pada angka defisit, tetapi pada dampaknya terhadap ekonomi riil, mulai dari penguatan permintaan domestik, peningkatan sektor produktif, penciptaan lapangan kerja, hingga pengelolaan utang yang berkelanjutan.
