JAKARTA — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada April 2026 belum sepenuhnya memengaruhi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Justru, lonjakan harga plastik menjadi sumber tekanan terbesar terhadap biaya produksi dan margin usaha.
Menurut Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dampak kenaikan BBM nonsubsidi terhadap UMKM relatif terbatas karena mayoritas pelaku usaha menggunakan energi bersubsidi.
“Kebanyakan UMKM menggunakan BBM subsidi seperti solar, Pertalite, maupun LPG. Jadi saya pikir seharusnya untuk UMKM, dalam konteks bahan bakar energi, BBM tidak ada dampak,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Pemerintah memastikan harga energi subsidi tetap stabil meskipun ada dinamika global. Namun, keluhan utama yang diterima pemerintah justru dari kenaikan harga plastik.
“Sampai hari ini, aspirasi yang masuk baru plastik. Rata-rata UMKM mengeluhkan kenaikan harga plastik. Makanya segera kita tindak lanjuti,” tambahnya.
Lonjakan harga plastik terjadi akibat gangguan pasokan bahan baku global, termasuk nafta, yang terdampak konflik geopolitik. Pemerintah merespons dengan membuka akses impor bahan baku dari negara alternatif seperti Afrika, India, dan Amerika Serikat (AS) untuk menstabilkan pasokan jangka pendek. Selain itu, substitusi bahan baku dari singkong dan rumput laut juga sedang dikaji untuk jangka panjang.
“Untuk jangka panjang, kami mulai mendorong substitusi sumber lain, seperti singkong dan rumput laut. Ini sedang disiapkan semua kajiannya. Tapi ini tidak bisa dalam waktu dekat karena menyangkut studi jangka panjang,” jelas Maman.
Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero menyebut kenaikan BBM nonsubsidi tidak terlalu dirasakan oleh pelaku UMKM.
“Kalaupun ada kenaikan BBM, khusus untuk yang nonsubsidi, dampaknya masih tidak terlalu terbebani kepada pelaku UMKM. Karena secara umum mereka menggunakan yang subsidi,” katanya.
Sebaliknya, kenaikan harga plastik berdampak signifikan, terutama bagi pelaku usaha yang menjadikan plastik sebagai bahan baku utama. Menurutnya, bagi UMKM yang menggunakan plastik sebagai kemasan, dampaknya masih dapat disiasati, misalnya dengan membebankan biaya tambahan kantong plastik kepada konsumen.
Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menilai kenaikan harga plastik berdampak besar karena hampir seluruh sektor usaha, mulai dari industri, ritel, hingga UMKM skala kecil dan menengah, bergantung pada bahan tersebut.
Adapun, besarnya dampak terhadap struktur biaya UMKM juga bergantung pada jenis usaha. Pada sektor industri yang memproduksi dan mendistribusikan barang, kenaikan harga plastik menjadi komponen utama biaya produksi. Sementara itu, bagi usaha perdagangan, dampaknya cenderung lebih kecil karena plastik hanya digunakan sebagai kemasan.
Tekanan Inflasi
Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian, termasuk UMKM, karena dampaknya terhadap inflasi relatif terbatas. Sebaliknya, lonjakan harga plastik akan terasa signifikan bagi dunia usaha.
Huda menjelaskan, komponen plastik dalam UMKM dapat mencapai 10%–15% dari harga pokok penjualan (HPP), mencakup berbagai sektor mulai dari laundry, makanan, hingga ritel. Bahkan, industri makanan dan minuman disebut akan terdampak negatif, seiring kenaikan harga minyak goreng yang telah mencapai sekitar 5% dan berpotensi naik hingga 20% jika tidak terkendali.
Lebih lanjut, Huda memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak goreng, seperti yang terjadi pada 2023, dapat mendorong inflasi hingga 0,2%. Dengan inflasi saat ini sekitar 3,48%, kenaikan tersebut berpotensi mengerek angka inflasi menjadi 3,68%, terlebih jika diikuti kenaikan harga barang lain yang menggunakan kemasan plastik.
“Ini akan menekan daya beli masyarakat karena ada inflasi yang ditimbulkan dari biaya. UMKM yang bergerak di penjualan makanan dan minuman pasti terdampak,” ucap Huda.
Dia menambahkan, kondisi ini juga akan menekan daya beli masyarakat dan berdampak langsung pada UMKM, khususnya di sektor makanan, minuman, dan ritel. Oleh karena itu, Celios menilai pemerintah perlu segera menyiapkan langkah antisipatif, mulai dari memastikan ketersediaan bahan baku plastik serta menjaga pasokan barang esensial seperti minyak goreng melalui operasi pasar, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan pelaku UMKM.
Sementara itu, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kenaikan harga energi dan bahan baku, termasuk BBM, LPG, serta plastik atau kemasan, memberikan tekanan signifikan terhadap kinerja UMKM, terutama di tengah pelemahan daya beli masyarakat.
Dia menilai kondisi ini berpotensi menggerus margin usaha sehingga efisiensi menjadi keharusan bagi pelaku usaha. Menurutnya, hampir seluruh segmen UMKM terdampak. Namun, tekanan paling besar dirasakan oleh usaha yang bergantung pada transportasi, logistik, dan kemasan.
Adapun, sektor makanan dan kuliner menjadi yang paling terdampak, diikuti oleh kerajinan berbahan plastik atau resin, serta ritel makanan kemasan.
“Pemerintah perlu membantu dengan memberikan insentif harga energi, relaksasi pajak, kemudahan proses formalisasi dan mendorong regulasi yang mengintegrasikan ekosistem ojol, e-commerce dan UMKM,” tandasnya.
Insentif Disiapkan
Sementara itu, pemerintah menyiapkan bauran stimulus untuk meredam dampak lonjakan harga bahan baku plastik yang kian mencekik pelaku industri hilir hingga konsumen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah menyadari beban berat yang tengah dipikul oleh sektor usaha yang bertumpu pada komoditas plastik. Oleh karena itu, pihaknya akan segera menggelar rapat khusus guna merumuskan skema insentif dan urai hambatan.
“Besok kita akan bahas rapat dengan tim Satgas di sini. Satgas Percepatan Ekonomi Nasional, termasuk untuk debottlenecking,” ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Terkait besaran stimulus yang akan diguyurkan pemerintah kepada para pengusaha pengguna plastik, Airlangga masih enggan memerinci. Dia meminta publik dan pelaku pasar untuk menunggu hasil pembahasan lintas otoritas tersebut.
Adapun, wacana pemberian pelampung stimulus ini muncul di tengah kenaikan harga plastik akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah pasca serangan Israel-AS ke Iran pada akhir Februari lalu.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier membeberkan bahwa konflik Timur Tengah telah mendisrupsi rantai pasok plastik global, sehingga kini telah berdampak ke tingkat konsumen secara langsung.
“Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya,” ungkap Henry kepada Bisnis, Rabu (8/4/2026).
Dia memperingatkan bahwa fenomena ini berpotensi memantik laju inflasi yang lebih luas, sebuah kondisi yang sangat tidak menguntungkan di tengah daya beli masyarakat yang sedang melemah. Kenaikan biaya bahan baku plastik, lanjutnya, secara otomatis mengerek struktur biaya produksi industri hilir yang ujungnya dibebankan pada harga produk akhir, seperti kemasan makanan dan minuman (mamin) hingga produk farmasi.
