PADANG – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan akan memperjuangkan anggaran yang ditujukan untuk pemulihan dampak bencana alam yang terjadi di Provinsi Sumatra Barat. Proses pemulihan ini masih berjalan secara terus-menerus dan membutuhkan dukungan serta anggaran dari pemerintah pusat.
Andre mengumpulkan seluruh kepala dan satuan kerja Kementerian PU wilayah Sumbar untuk menyampaikan data dan kondisi yang dialami oleh para balai dan satker yang bertanggung jawab dalam pemulihan dampak bencana. Intinya, pemulihan ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Sekarang saya telah mengetahui kondisi di sisi para balai dan satker. Selanjutnya saya memastikan bahwa kebutuhan anggaran yang masih kurang akan terus diperjuangkan di tingkat pusat,” ujarnya usai rapat di Padang, Senin (11/5/2026).
Pada Selasa (12/5) besok, Andre akan melakukan pertemuan dengan Menteri PU Dody Hanggodo. Di dalam pertemuan tersebut, kondisi pengerjaan pemulihan yang dilakukan para balai dan satker wilayah di Sumbar akan disampaikan, sekaligus meminta agar Sumbar tetap menjadi perhatian serius pemerintah pusat dalam pemulihan infrastruktur.
“Saya akan bahas ini dengan pemerintah pusat,” tegasnya.
Andre juga menyampaikan bahwa dari anggaran yang ada di masing-masing balai dan satker, kondisi pengerjaan di lapangan terbilang cukup bagus. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tetap memberikan perhatian besar terhadap percepatan pemulihan Sumbar.
“Triliunan anggaran diberikan pemerintah pusat ke Sumbar untuk penanganan pascabencana dan program rehabilitasi-rekonstruksi. Mulai dari anggaran tahun 2025, maupun untuk tahun 2026 yang sedang berjalan ini,” ujarnya.
Di satu sisi, Andre menjelaskan pentingnya melakukan rapat bersama para balai dan satker dari Kementerian PU wilayah Sumbar, agar masyarakat mendapat informasi dan mengetahui secara terbuka kontribusi pemerintah pusat dalam membangun kembali infrastruktur Sumbar yang rusak akibat bencana.
Oleh karena itu, dia mengapresiasi kinerja seluruh balai Kementerian PU wilayah Sumbar yang dinilai cepat melakukan pendataan kerusakan hingga pelaksanaan penanganan di lapangan.
“Saya juga minta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota juga sama-sama berjuang untuk melakukan pemulihan dampak bencana ini, karena ada seharusnya kewenang provinsi, tapi malah tetap dikerjakan pusat,” ungkapnya.
Andre menyatakan bahwa saat ini pemerintah daerah terkesan mengabaikan kondisi pascabencana ini, padahal seperti jalan ada kewenangan provinsi, kabupaten dan kota. “Jadi untuk pemerintah daerah jangan diam saja, ayo sama-sama berjuang,” pinta dia.
Dari data yang disampaikan di dalam rapat, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang mencatat untuk penanganan bencana dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air di Sumbar, pihaknya menyiapkan rencana anggaran Rp4,26 triliun. Anggaran tersebut mencakup penanganan tanggap darurat, pengendalian sungai dan pantai, rehabilitasi irigasi hingga penyediaan air baku di sejumlah daerah terdampak bencana.
Lalu untuk penanganan tanggap darurat saja, BWS Sumatra V Padang mengalokasikan Rp344,18 miliar dengan progres pekerjaan rata-rata telah mencapai lebih dari 55%.
Selanjutnya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumbar menjelaskan total anggaran penanganan SPAM pascabencana mencapai Rp614,85 miliar. Program tersebut mencakup pemulihan sistem air minum di sejumlah daerah terdampak seperti Padang Pariaman, Tanah Datar, Agam, Kota Padang, Solok hingga Pasaman Barat.
Di sektor rehabilitasi fasilitas publik, Satker Prasarana Strategis (PS) Kementerian PU Sumbar mencatat pemerintah terus menggenjot rehabilitasi fasilitas kesehatan, rumah ibadah, madrasah, pondok pesantren hingga sarana olahraga pascabencana. Sehingga pemerintah mengalokasikan Rp90,54 miliar untuk rehabilitasi 39 fasilitas kesehatan tahap I dan Rp17,5 miliar untuk tahap II sebanyak 10 unit. Selain itu, rehabilitasi prasarana peribadatan mencapai Rp124,5 miliar untuk 44 unit.
Satker PS berkomitmen untuk proyek strategis lain terus berjalan seperti pembangunan Pasar Painan senilai Rp117,5 miliar dan revitalisasi GOR Haji Agus Salim Padang dengan nilai proyek sekitar Rp 340 miliar.
Kemudian ada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar mendata total alokasi pembangunan jalan dan jembatan di Sumbar hingga 2026 mencapai lebih dari Rp 2,1 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk preservasi jalan nasional, pembangunan jembatan gantung, penanganan longsor hingga percepatan proyek strategis seperti Flyover Panorama I Sitinjau Lauik dan Jalan Tol Pekanbaru-Padang.
Selain itu, BPJN Sumbar juga mencatat kemantapan jalan nasional di Sumbar telah mencapai 92% dari total panjang jalan nasional sekitar 1.517 kilometer.
