Perubahan Sistem Pengelolaan Sampah di Bondowoso
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso sedang berupaya untuk mengubah sistem pengelolaan sampah dari open dumping menjadi sanitary landfill. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap arahan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Bondowoso menargetkan pemindahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Paguan, Kecamatan Tamankrocok, ke lahan baru seluas 4,8 hektare pada tahun 2026.
Kepala DLH Bondowoso, Henry Kurniawan, menjelaskan bahwa proses transisi tersebut sudah mulai dipersiapkan. Salah satu langkah utama adalah pengadaan lahan baru di Desa Sumberkokap, Kecamatan Tamankrocok. Ia menyatakan harapan agar pemindahan bisa dilakukan pada tahun ini.
Evaluasi pengelolaan sampah tahun 2025 menempatkan Bondowoso dalam kategori daerah yang mendapat pengawasan. Penilaian tersebut mencakup tiga aspek utama, yaitu anggaran dan regulasi, sumber daya manusia (SDM), serta pengelolaan sampah di TPA. Skor Bondowoso pada aspek pengelolaan TPA masih sangat rendah, hanya 20,68. Jika tidak segera dilakukan perubahan sistem pengelolaan, pemerintah daerah berpotensi menghadapi sanksi dari pemerintah pusat.
Kelebihan Kapasitas TPA Paguan
Kondisi TPA Paguan saat ini disebut sudah mengalami kelebihan kapasitas atau overload. Setiap hari, sekitar 67 ton sampah dari 14 kecamatan masuk ke lokasi tersebut dalam kondisi belum dipilah. Padahal, Kabupaten Bondowoso memiliki total 23 kecamatan. Angka tersebut juga belum mencakup sampah yang belum terangkut dari lingkungan permukiman, sungai, maupun lokasi lainnya.
Beban pengelolaan sampah semakin berat karena keterbatasan sarana dan personel yang dimiliki daerah. Saat ini, DLH Bondowoso hanya memiliki delapan truk katrol, tiga dump truck, dan empat kendaraan roda tiga untuk mendukung operasional pengangkutan sampah. Jumlah petugas kebersihan dan pengelola sampah tercatat hanya 114 orang.
Henry menyatakan bahwa idealnya jumlah petugas harus lebih banyak, sekitar 140-an orang. Karena itu, kemampuan kita sangat terbatas akhirnya.
Berbasis Masyarakat
Meski pemindahan TPA menjadi langkah penting, DLH menilai solusi persoalan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur. Pengelolaan sampah dari hulu, terutama di tingkat masyarakat, dinilai menjadi faktor penting untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Menurut Henry, diperlukan perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola dan memilah sampah sejak dari rumah tangga.
Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, menilai persoalan sampah di daerah masih membutuhkan banyak pembenahan. Ia menyebut isu sampah diperkirakan akan menjadi tantangan besar di berbagai daerah dalam beberapa tahun mendatang, termasuk di Bondowoso. Karena itu, ia mendorong penguatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.
Menurut Sinung, Bondowoso sebenarnya telah memiliki sejumlah contoh pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dapat dikembangkan. Salah satunya berada di Perumahan Istana Bondowoso, Kecamatan Bondowoso, yang menerapkan program pengelolaan sampah hingga menghasilkan manfaat ekonomi bagi warga. Selain itu, terdapat komunitas Sarkaspace yang aktif mengelola sampah anorganik.
Kerja Sama Tiga Kabupaten
Sinung juga mendorong agar program aglomerasi yang melibatkan Kabupaten Bondowoso, Jember, dan Situbondo tidak hanya difokuskan pada sektor pariwisata, tetapi juga mencakup tata kelola sampah regional. Menurutnya, kerja sama antardaerah dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Ia mencontohkan model pengelolaan sampah di Malang yang melibatkan pihak ketiga dan mampu memberikan nilai tambah bagi daerah.
Namun, ia mengakui terdapat tantangan jika konsep tersebut diterapkan di Bondowoso karena volume sampah harian masih jauh di bawah kebutuhan minimal sekitar 1.000 ton per hari. Ia berharap agar konsep aglomerasi ini dapat dimanfaatkan untuk tata kelola sampah, dengan tiga kabupaten bekerja sama.
