SURABAYA – PT Pegadaian memperkuat kerja sama pengamanan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan sekaligus memberikan rasa aman bagi nasabah.
Langkah tersebut dilakukan mengingat Pegadaian mengelola aset sekitar Rp180 triliun serta barang jaminan nasabah dengan nilai outstanding mencapai sekitar Rp149 triliun. Nilai tersebut membuat aspek keamanan menjadi salah satu kebutuhan penting dalam aktivitas bisnis perusahaan.
Penguatan sinergi itu dituangkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang bantuan pengamanan serta pemanfaatan produk dan layanan Pegadaian. Penandatanganan kerja sama berlangsung pada 16-17 September 2026.
SEVP General Affair PT Pegadaian Zulfan Adam mengatakan, dukungan pengamanan dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.
“Intinya kita ingin agar di Pegadaian tercipta suasana yang aman dan nyaman. Kita juga menjaga kepercayaan masyarakat karena ini sangat penting,” ujar Zulfan usai penandatanganan kerja sama di Shangri-La, Kamis (17/9/2026).
Ia menyebut Pegadaian saat ini memiliki jumlah nasabah hingga jutaan orang dengan aset sekitar Rp180 triliun. Di sisi lain, perusahaan juga mengelola barang jaminan dengan outstanding sekitar Rp149 triliun.
“Karena ada barang dan juga ada nasabah, kita membutuhkan pengamanan. Dengan kerja sama ini diharapkan di PT Pegadaian tercipta suasana yang betul-betul aman dan nyaman dalam bekerja,” katanya.
Menurut Zulfan, keterlibatan Polri tidak hanya dibutuhkan ketika terjadi gangguan keamanan. Melalui Baharkam Polri, dukungan juga diarahkan pada upaya pencegahan, termasuk pengawalan dan monitoring terhadap aktivitas bisnis Pegadaian.
“Dari Baharkam Polri diharapkan bisa melakukan kegiatan preventif berupa pengawalan dan monitoring terhadap aktivitas bisnis yang ada di Pegadaian, sehingga karyawan maupun nasabah merasa aman,” ujarnya.
Kerja sama tersebut berlaku selama lima tahun. Selama masa tersebut, Pegadaian dan Polri akan melakukan koordinasi pengamanan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi di setiap wilayah.
Pengamanan Berbasis Kondisi Wilayah
Kabagkerma Robinobsnal Baharkam Polri Kombes Arsdo Ever P. Simatupang menjelaskan, pola bantuan pengamanan akan disesuaikan dengan potensi gangguan dan situasi di lapangan.
Ia mengatakan kepolisian mengedepankan langkah antisipasi melalui deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan gangguan keamanan. Upaya tersebut kemudian dapat dilanjutkan dengan tindakan preventif seperti patroli dan pengaturan.
“Dari kepolisian dalam memberikan bantuan pengamanan, kita melaksanakan semua bantuan pengamanan. Mulai dari preemtif, kita berusaha mendeteksi setiap potensi gangguan keamanan. Kita juga melaksanakan kegiatan preventif seperti patroli dan pengaturan,” kata Arsdo.
Ia menegaskan kebutuhan pengamanan setiap lokasi Pegadaian tidak selalu sama. Karena itu, bentuk dukungan kepolisian akan ditentukan berdasarkan situasi dan kebutuhan di masing-masing wilayah.
“Kalau memang perlu kegiatan pengawalan, penjagaan atau patroli, kita sesuaikan dengan situasi di lapangan,” ujarnya.Selain dukungan operasional, kerja sama juga mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan. Polri akan memberikan pembinaan kepada petugas keamanan dan satuan pengamanan (satpam) yang bertugas di lingkungan Pegadaian.
“Ini juga meningkatkan sumber daya manusia yang terkait untuk mendukung pengamanan, baik terhadap petugas keamanan atau satuan pengamanan yang berada di lingkungan kerja PT Pegadaian,” jelas Arsdo.
Perkuat Kepercayaan Nasabah
Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil XII Surabaya Ahmad Zaenudin mengatakan Polri menjadi salah satu mitra strategis perusahaan dalam menjaga keamanan sekaligus memastikan kegiatan operasional berjalan dengan baik.
Menurut Zaenudin, kebutuhan pengamanan tidak dapat dipisahkan dari upaya Pegadaian mempertahankan kepercayaan masyarakat. Sebab, perusahaan menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan pengelolaan barang jaminan bernilai ekonomi tinggi.
“Bagi Pegadaian, Polri merupakan mitra strategis dalam menjaga keberlangsungan dan keamanan operasional perusahaan. Masyarakat mempercayakan kepada kami transaksi keuangan sekaligus barang jaminan bernilai tinggi. Karena itu, menjaga keamanan operasional Pegadaian merupakan bagian dari menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Ahmad.
Selain mengatur bantuan pengamanan, PKS tersebut juga memuat ketentuan mengenai pemanfaatan produk dan layanan Pegadaian bagi keluarga besar Polri sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
berharap implementasi kerja sama dapat berjalan di seluruh jajaran Pegadaian di Jawa Timur. Menurutnya, kesepakatan yang telah dibuat perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi antara unit Pegadaian dan kepolisian di masing-masing wilayah.
“Kami mengajak seluruh jajaran Pegadaian di Jawa Timur untuk menindaklanjuti kerja sama ini secara aktif bersama jajaran Kepolisian di wilayah masing-masing. Sebuah kerja sama akan kuat karena manfaat nyata yang dirasakan di lapangan,” katanya.
