SAMPIT – Sebanyak 12 proyek di 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tahun anggaran (TA) 2023 dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi dan kekurangan volume.
Hal itu tertulis dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023, yang terbit pada 13 Mei 2024.
BPK dalam laporannya menyebutkan, Pemkab Kotawaringin Timur menyajikan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA Audited TA 2023 senilai Rp63.896.014.749,39 atau 83,319 dari anggaran senilai Rp76.697.682.618,00, serta realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada LRA Audited TA 2023 senilai Rp73.216.741.283,00 atau 89,079 dari anggaran senilai Rp82.200.044.815,00.
Hasil pemeriksaan BPK, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi atas 12 paket pekerjaan pada tujuh SKPD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp490.047.757,65, dengan rincian berikut:
Pertama, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, yang melaksanakan 6 paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp2.961.100.000,00. Sementara itu, terdapat kekurangan volume sebesar Rp248.077.383,03 dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp76.234.276,24, sehingga total kelebihan pembayaran mencapai Rp324.311.659,27.
Kedua, Dinas Kesehatan Kotim, yang melaksanakan 1 paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp198.600.000,00. Sementara itu, terdapat kekurangan volume sebesar Rp1.477.349,24 dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp1.602.471,10, sehingga total kelebihan pembayaran mencapai Rp3.079.820,33.
Ketiga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu (DPM-PTSP) Kotim, yang melaksanakan 1 paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp198.500.000,00. Sementara itu, terdapat kekurangan volume sebesar Rp7.892.674,58 dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp1.662.662,28, sehingga total kelebihan pembayaran mencapai Rp9.555.336,86.
Keempat, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Kotim, yang melaksanakan 1 paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp378.000.000,00. Sementara itu, terdapat kekurangan volume sebesar Rp16.851.212,15 dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp177.520,80, sehingga total kelebihan pembayaran mencapai Rp16.698.73265.
Kelima, Dinas Perhubungan Kotim, yang melaksanakan 1 paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp198.672.556,00. Sementara itu, terdapat kekurangan volume sebesar Rp18.686.255,65 dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp34.672.763,91 sehingga total kelebihan pembayaran mencapai Rp53.359.019,56.
Keenam, Kecamatan Baamang, yang melaksanakan 1 paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp475.425.000,00. Sementara itu, terdapat kekurangan volume sebesar Rp4.714.564.66 dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp753.678,14, sehingga total kelebihan pembayaran mencapai Rp5.468.242,80.
Ketujuh, RSUD dr Murjani, yang melaksanakan 1 paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp807.490.000,00. Sementara itu, terdapat kekurangan volume sebesar Rp71.232.439,58 dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp6.072.506,30 sehingga total kelebihan pembayaran mencapai Rp77.304.945,88.
Adapun total kelebihan bayar atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada 7 SKPD tersebut yakni sebesar Rp490.047.757,65.
BPK dalam LHP-nya menyebutkan, permasalahan tersebut mengakibatkan Pemkab Kotawaringin Timur berisiko menerima aset dengan volume pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana.
“Sampai dengan pemeriksaan berakhir, atas kelebihan pembayaran senilai Rp490.047.757,65, pihak penyedia telah melakukan penyetoran ke rekening kas umum daerah dan rekening penerimaan BLUD Kabupaten Kotawaringin Timur,” tulis BPK dalam laporannya.
Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Sanggul Lumban Gaol dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Rabu, 18 Desember 2024, belum memberikan jawaban. (red)





