Daerah  

Soal 12 Proyek yang Dikerjakan Tak Sesuai Spesifikasi, Plt Sekda Kotim: Sudah Ditindaklanjuti

Plt Sekda Kotim, Sanggul Lumban Gaol. (Foto: kalteng.indeksnews.com)

KOTIM – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui pihak penyedia telah menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 12 proyek di 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran (TA) 2023 yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan kekurangan volume, dengan menyetorkan kelebihan pembayaran senilai Rp490.047.757,65 ke rekening kas umum daerah dan rekening penerimaan BLUD.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim, Sanggul Lumban Gaol kepada INDONESIAKINI.id, Rabu (18/12/2024).

“Sudah ditindaklanjuti ya,” kata Sanggul Lumban Gaol, seraya mengirimkan berkas LHP BPK.

Diwartakan sebelumnya, sebanyak 12 proyek di 7 SKPD Pemkab Kotim TA 2023 dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi dan kekurangan volume.

Pertama, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, yang melaksanakan 6 paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp2.961.100.000,00. Sementara itu, terdapat kekurangan volume sebesar Rp248.077.383,03 dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp76.234.276,24, sehingga total kelebihan pembayaran mencapai Rp324.311.659,27.

Kedua, Dinas Kesehatan Kotim, yang melaksanakan 1 paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp198.600.000,00. Sementara itu, terdapat kekurangan volume sebesar Rp1.477.349,24 dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp1.602.471,10, sehingga total kelebihan pembayaran mencapai Rp3.079.820,33.

Ketiga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu (DPM-PTSP) Kotim, yang melaksanakan 1 paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp198.500.000,00. Sementara itu, terdapat kekurangan volume sebesar Rp7.892.674,58 dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp1.662.662,28, sehingga total kelebihan pembayaran mencapai Rp9.555.336,86.

Keempat, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Kotim, yang melaksanakan 1 paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp378.000.000,00. Sementara itu, terdapat kekurangan volume sebesar Rp16.851.212,15 dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp177.520,80, sehingga total kelebihan pembayaran mencapai Rp16.698.73265.

Kelima, Dinas Perhubungan Kotim, yang melaksanakan 1 paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp198.672.556,00. Sementara itu, terdapat kekurangan volume sebesar Rp18.686.255,65 dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp34.672.763,91 sehingga total kelebihan pembayaran mencapai Rp53.359.019,56.

Keenam, Kecamatan Baamang, yang melaksanakan 1 paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp475.425.000,00. Sementara itu, terdapat kekurangan volume sebesar Rp4.714.564.66 dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp753.678,14, sehingga total kelebihan pembayaran mencapai Rp5.468.242,80.

Ketujuh, RSUD dr Murjani, yang melaksanakan 1 paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp807.490.000,00. Sementara itu, terdapat kekurangan volume sebesar Rp71.232.439,58 dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp6.072.506,30 sehingga total kelebihan pembayaran mencapai Rp77.304.945,88.

Adapun total kelebihan bayar atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada 7 SKPD tersebut yakni sebesar Rp490.047.757,65.

BPK dalam LHP-nya menyebutkan, permasalahan tersebut mengakibatkan Pemkab Kotawaringin Timur berisiko menerima aset dengan volume pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana.

“Sampai dengan pemeriksaan berakhir, atas kelebihan pembayaran senilai Rp490.047.757,65, pihak penyedia telah melakukan penyetoran ke rekening kas umum daerah dan rekening penerimaan BLUD Kabupaten Kotawaringin Timur,” tulis BPK dalam laporannya. (pur/red)