PANDEGLANG – Isu mengenai carut marut pengalokasian Dana Desa (DD) pada Tahun Anggaran (TA) 2022 hingga 2024 sempat viral setelah mendapat demonstrasi dari sejumlah kalangan aktivis. Kini, terungkap dugaan praktik pungutan liar (pungli) terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Simpangtiga, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
Padahal, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tahun 2017 yang melibatkan Menteri ATR/BPN, Mendagri, dan Menteri PDTT, biaya untuk program PTSL sudah ditentukan secara jelas. Dalam SKB tersebut, tercatat bahwa biaya maksimal PTSL di wilayah Jawa dan Bali sebesar Rp150.000 per buku sertifikat.
Selain itu, SKB ini juga menyebutkan bahwa biaya tersebut digunakan untuk tiga kegiatan utama pemerintah desa dalam persiapan pelaksanaan PTSL, yaitu penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai, serta operasional petugas desa/kelurahan.
Namun, di Desa Simpangtiga, Kecamatan Patia, dugaan pungli terkait program PTSL mencuat setelah adanya keluhan dari masyarakat penerima manfaat. Salah satunya, Jakiman (nama samaran) mengungkapkan bahwa ia dikenakan biaya Rp400.000 per buku sertifikat untuk program PTSL di desanya.
“Saya mengajukan 6 sertifikat, tapi belum diambil karena diminta biaya Rp400.000. Saya belum bisa membayar karena belum ada uang, jadi belum saya ambil,” kata Jakiman saat diwawancarai media pada Kamis (23/01/2025).
“Saya belum bisa menebusnya karena harus melunasi biayanya dulu, apalagi sekarang musim paila. Mungkin setelah panen saya baru bisa membayar,” tambahnya.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh penerima manfaat lainnya. “Saya mengajukan 2 sertifikat, dan sudah saya ambil, tetapi dikenakan biaya Rp800.000 untuk kedua sertifikat tersebut. Awalnya saya meminta pengurangan biaya karena saat ini musim paila, namun petugas desa mengatakan biaya tidak bisa dikurangi lagi,” ujarnya.
Terkait hal ini, publik mendesak pihak berwenang, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), untuk menyelidiki dan mengusut tuntas dugaan pungli yang terjadi dalam program PTSL di Desa Simpangtiga pada tahun 2024, serta memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Desa Simpangtiga, Nur, hingga berita ini dipublikasikan, belum memberikan klarifikasi terkait masalah ini. Ketika hendak dikonfirmasi beberapa hari lalu di kediamannya, ia tidak berada di rumah.
Penulis: Andi





