Serangan Terhadap Pembela HAM: Ancaman Serius bagi Kebebasan Sipil di Indonesia
Sebuah insiden kekerasan yang mengerikan baru-baru ini terjadi, menimpa Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andrie Yunus. Ia menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal pada Kamis malam, 12 Maret 2026. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan keprihatinan mendalam, tetapi juga memicu kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk SETARA Institute.
SETARA Institute secara tegas mengutuk tindakan brutal tersebut, menilai serangan ini sebagai bentuk kekerasan serius yang secara langsung mengancam prinsip-prinsip kebebasan sipil di Indonesia. Lebih dari sekadar serangan terhadap seorang individu, insiden ini dipandang sebagai upaya untuk meneror dan mengintimidasi para pejuang hak asasi manusia (HAM) yang secara konsisten menjalankan peran krusial mereka dalam mengawasi jalannya kekuasaan serta mengadvokasi pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara.
Dampak “Chilling Effect” dan Ancaman terhadap Demokrasi
Peneliti HAM dan sektor keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, menyoroti potensi dampak luas dari serangan ini. Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi menciptakan atmosfer ketakutan yang meresap di ruang publik.
“Serangan ini dapat melahirkan pembungkaman luar biasa terhadap kritik publik melalui efek ketakutan yang luas (chilling effect),” ujar Ikhsan dalam sebuah pernyataan tertulis pada Ahad, 15 Maret 2026. Fenomena chilling effect ini sangat berbahaya karena dapat membuat masyarakat enggan untuk menyuarakan pendapat, mengkritik kebijakan, atau bahkan sekadar berpartisipasi dalam diskusi publik karena khawatir akan keselamatan diri.
Serangan terhadap Andrie Yunus terjadi tak lama setelah ia selesai melakukan siaran siniar atau podcast di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Akibat penyiraman air keras tersebut, Andrie menderita luka bakar yang cukup parah, mencapai 24 persen pada tubuhnya. Insiden ini menunjukkan betapa rentannya para pembela HAM dalam menjalankan tugas mereka.
SETARA Institute berpandangan bahwa peristiwa ini harus menjadi sebuah alarm serius bagi negara. Ini adalah momen krusial untuk segera memperkuat mekanisme perlindungan bagi para pembela HAM di seluruh Indonesia. Lembaga tersebut menegaskan, kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh para pembela HAM bukanlah sekadar kegiatan sampingan, melainkan bagian integral dari upaya fundamental untuk menjaga tegaknya prinsip keadilan, demokrasi, dan penghormatan terhadap HAM.
Ikhsan Yosarie lebih lanjut menekankan, “Perlindungan terhadap pembela HAM merupakan bagian integral dari perlindungan demokrasi itu sendiri. Ketika rasa takut membatasi partisipasi masyarakat dalam ruang publik, demokrasi kehilangan salah satu fondasi utamanya.” Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa kebebasan berekspresi dan berpartisipasi adalah pilar utama demokrasi, dan intimidasi terhadap mereka yang memperjuangkan hak-hak ini secara efektif merusak fondasi tersebut.
Ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada para pembela HAM tidak hanya berimplikasi pada isu keamanan personal atau rasa aman individu semata. Lebih dari itu, hal ini juga dapat diartikan sebagai bentuk pembiaran terhadap proses destruksi yang sedang terjadi terhadap ruang-ruang demokrasi di Indonesia. Ketika para pengawas dan advokat HAM merasa terancam, suara-suara kritis akan semakin tereduksi, dan akuntabilitas kekuasaan akan semakin sulit ditegakkan.
Tuntutan Penyelidikan Tuntas dan Ajakan Solidaritas
Menyikapi kejadian ini, SETARA Institute menyampaikan beberapa tuntutan dan seruan penting:
- Penyelidikan Cepat, Independen, dan Transparan: SETARA mendesak pihak kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan yang menyeluruh, independen, dan transparan. Tujuannya adalah untuk mengungkap secara tuntas seluruh pelaku, baik eksekutor lapangan maupun aktor intelektual di balik serangan keji ini.
- Akuntabilitas Publik: Lembaga ini juga meminta agar seluruh proses penanganan perkara ini disampaikan secara terbuka kepada publik. Keterbukaan ini penting sebagai wujud akuntabilitas kepolisian kepada masyarakat dan untuk membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
- Solidaritas Masyarakat Sipil: SETARA menyerukan adanya solidaritas yang kuat dari seluruh elemen masyarakat sipil, akademikus, dan rekan-rekan media. Solidaritas ini diperlukan untuk mengawal jalannya penegakan hukum agar kasus ini tidak berakhir pada impunitas.
- Perlindungan Kebebasan Sipil: Yang tak kalah penting, seruan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ruang kebebasan sipil di Indonesia tetap terlindungi dari segala bentuk praktik kekerasan dan intimidasi yang dapat merusak tatanan demokrasi dan hak asasi manusia.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk hak asasi manusia dan kebebasan sipil adalah perjuangan yang berkelanjutan dan seringkali penuh risiko. Dukungan dan perlindungan dari negara serta solidaritas dari masyarakat luas sangat krusial untuk memastikan para pejuang HAM dapat terus menjalankan misi mereka tanpa rasa takut.
