Halsel (Indonesiakini.id) – Kasus perdagangan bahan berbahaya (B-2) jenis sianida seberat 19 ton di pelabuhan Babang, Halmahera Selatan (Halsel) semakin memanas. LSM LIRA Malut mendesak Presiden Joko Widodo untuk turun tangan langsung dalam kasus ini.
“Kami mendesak Presiden Jokowi dan menteri KLH turun tangan langsung dalam kasus ini. Kami merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pihak berwajib terkait kasus ini. Pihak Pemda dan Polisi terkesan melindungi pemilik dan penerima sianida yang tidak mau hadir dan memberikan penjelasan,” ujar Pembina LSM LIRA Malut, Said A. Alkatiri, dalam keterangan resminya, Senin (1/1/2024).
Said menambahkan, pihaknya juga mendesak Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba, untuk mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Nurbaity Karmila Morsidi. Karena, keduanya dinilai tidak paham dengan pengawasan B-2 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya.
“Kami sudah sampaikan sebelumnya, pengawasan B-2 tidak hanya meliputi izin perdagangan, tetapi juga pemanfaatan dan penggunaannya sesuai dengan peruntukannya. Kami heran, kenapa pihak Pemda dan Polisi tidak menindaklanjuti hal ini. Apakah mereka ada kepentingan dengan pemilik dan penerima sianida?” tanya Said.
Sianida yang menjadi polemik ini diketahui milik CV. Surya Semesta Sakti yang beralamat di Air Mangga Indah, Desa Laiwui, Kecamatan Obi, Kabupaten Halsel. Sianida tersebut dikirim dari Jakarta via Tanjung Perak menggunakan KM. Prakarsa Mas dengan nama pengirim dan penerima kargo Nicholas. Sianida tersebut dikemas dalam satu kontainer.
Berita ini menjadi viral dan mendapatkan perhatian luas dari masyarakat Indonesia. Mereka mendesak agar pemerintah segera menyelesaikan kasus ini dan menegakkan hukum bagi pelaku.
