SURABAYA | Angka kemiskinan di Jawa Timur (Jatim) mencapai 9,79 persen pada Maret 2024, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim yang dirilis pada Senin (1/7/2024).
Penjabat Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menyampaikan bahwa ini adalah penurunan sebesar 0,56 persen poin dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 10,35 persen. “Ini kali pertama angka kemiskinan Jatim berada di bawah 10 persen selama beberapa tahun terakhir,” ujarnya di Kantor BPS Jatim di Jalan Raya Kendangsari Industri Surabaya.
Sejak tahun 2020, persentase kemiskinan di Jatim selalu di atas 10 persen. Pada 2020, persentase kemiskinan sebesar 11,09 persen, naik menjadi 11,4 persen pada 2021, kemudian turun menjadi 10,38 persen pada 2022, dan turun lagi menjadi 10,35 persen pada 2023. Pada 2024, angka tersebut turun signifikan menjadi 9,79 persen.
Adhy menegaskan bahwa penurunan ini menjadikan Jatim sebagai provinsi dengan penurunan angka kemiskinan tertinggi se-Pulau Jawa. Dia optimistis bahwa Jatim mampu menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024.
Keberhasilan ini, kata Adhy, berkat program penanggulangan kemiskinan yang dikemas dalam Jatim Satya, yaitu Jatim Sejahtera dan Mulia. Ada tiga strategi utama yang diterapkan.
Pertama, memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran melalui program PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin), dan Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS). Realisasi pemanfaatan PKH pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jatim mencapai 98,51 persen pada periode Maret-April 2024.
Kedua, meningkatkan pendapatan melalui Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, dan Kredit Sejahtera (Prokesra). Penyaluran kredit UMKM pada triwulan I 2024 mencapai Rp217,79 triliun, tumbuh 7,39 persen year on year.
Ketiga, mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan melalui rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), program jambanisasi, dan elektrifikasi.
Adhy menyatakan bahwa penurunan angka kemiskinan di Jatim dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, baik melalui intervensi program maupun pertumbuhan ekonomi Jatim yang mencapai di atas 5 persen pada tahun 2024. Target penurunan angka kemiskinan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah 9,4 persen pada tahun 2025.
Kepala BPS Jatim, Zulkipli, mengapresiasi capaian ini, menyebut bahwa kemiskinan di Jatim untuk pertama kalinya menyentuh satu digit dan tertinggi se-Pulau Jawa. “Jumlah penduduk miskin perkotaan turun 61 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 145 ribu orang,” ujarnya.
Zulkipli berharap Pemprov Jatim terus mampu menurunkan angka kemiskinan melalui beragam program yang sudah berjalan maupun yang masih dalam perencanaan.
(nugi)
