BOGOR – Rencana Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Langkah ini dinilai tidak memiliki urgensi dan berpotensi mengalihkan fokus dari persoalan yang lebih mendesak, yaitu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Tokoh adat Puncak, Dadang Raden, menilai pergantian nama hanyalah kosmetik birokrasi yang tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat. “Pelayanan kepada rakyat kecil harus jadi prioritas. Obat yang terjangkau, tenaga medis yang profesional, dan fasilitas yang memadai jauh lebih penting daripada sekadar mengganti nama,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Sekjen Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB), Zefferi, yang menyebut kebijakan itu berpotensi menjadi pemborosan anggaran. “Ini bukan kebijakan yang pro-rakyat. Jika alasannya tidak jelas, maka patut diduga hanya proyek pencitraan. Anggaran perubahan nama seharusnya bisa dialokasikan untuk peningkatan pelayanan atau peralatan medis,” katanya.
Kritik juga datang dari warga dan tokoh masyarakat lokal. Abah Iwan, tokoh masyarakat Ciawi, menekankan bahwa nama rumah sakit bukanlah hal utama. “Yang penting adalah pelayanan yang cepat, sopan, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Ganti nama tidak akan menyelesaikan masalah antrean panjang atau kurangnya dokter,” katanya.
Meski ada wacana bahwa pergantian nama ini akan diiringi dengan peningkatan status rumah sakit dan perbaikan layanan, banyak pihak menilai prosesnya tidak transparan. Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Bogor belum memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan, tujuan, serta anggaran yang dialokasikan untuk perubahan nama tersebut.
“Kalau memang ingin mengganti nama, sebaiknya berdasarkan dedikasi tokoh medis atau sejarah pendirian rumah sakit. Tapi yang lebih penting: buktikan dulu kualitas layanan meningkat, baru pikirkan nama baru,” ujar seorang pengamat kebijakan publik yang enggan disebut namanya.
Wacana perubahan nama RSUD Ciawi tanpa disertai peningkatan kualitas nyata dikhawatirkan hanya akan menjadi simbol tanpa makna. Masyarakat menuntut kebijakan yang berpihak pada kebutuhan dasar, bukan sekadar perubahan administratif. [Jay]
