Daerah  

Pembahasan RPJMD di Gedung DPRD Sikka, Stef Say: Jangan Berikan Kami Ember Kosong

SIKKA – Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 sedang berlangsung di Gedung DPRD Sikka pada Rabu, 11 Juni 2025.

Pantauan awak media Indonesiakini.id menunjukkan bahwa meskipun pembahasan ini masih berada di tahap awal, dinamika politik di Gedung Kula Babong sudah terasa cukup panas.

Sehari sebelumnya, Selasa (10/06/2025), sejumlah fraksi mulai melontarkan kritik dalam pemandangan umum terhadap Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, terutama terkait janji-janji politik yang disampaikan saat Pilkada 2024 lalu.

Dalam sidang paripurna, Bupati Sikka berusaha menepis berbagai keraguan tersebut saat menyampaikan keterangan resmi dari pemerintah pada Rabu (11/06/2025). Namun, tanggapan dari fraksi-fraksi dalam bentuk pernyataan lisan menunjukkan ketidakpuasan yang cukup jelas.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Yunus Noce Ferdandez, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Bupati Sikka. Menurutnya, dari 25 poin penting yang disampaikan fraksinya, termasuk 12 pertanyaan krusial, tidak ada satu pun yang dijawab dengan memadai.

“Apakah ini menunjukkan kurangnya keseriusan pemerintah dalam merespons harapan seluruh fraksi?” ujarnya dalam sidang.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB, Yoseph Karmianto Eri, menyoroti janji politik berupa pembangunan 20.000 rumah layak huni dan layanan kesehatan cukup dengan menunjukkan KTP. Ia menyebut janji tersebut berpotensi berbenturan dengan regulasi yang lebih tinggi dan sulit untuk direalisasikan.

“Oleh karena itu, saya menyarankan agar Bupati dan Wakil Bupati Sikka menyampaikan kepada publik dengan kerendahan hati bahwa janji politik itu pada dasarnya hanya merupakan bagian dari strategi politik,” tegas Yoseph.

Dalam momen yang penuh ketegangan itu, pernyataan Stef Say, anggota DPRD dari salah satu fraksi, turut menjadi sorotan. Dengan nada tinggi, ia menyampaikan: “Jangan berikan kami ember kosong!”

Pernyataan tersebut menegaskan tuntutan DPRD agar pemerintah menyampaikan program yang nyata dan terukur, bukan sekadar janji tanpa pelaksanaan. (Niko)