SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur menggelar High Level Meeting (HLM) Forum Investasi Jawa Timur 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (16/7). Mengangkat tema “Akselerasi Peningkatan Investasi untuk Menciptakan Lapangan Kerja”, forum ini dihadiri lebih dari 180 peserta, termasuk 20 bupati/wali kota, empat wakil bupati, tiga sekretaris daerah, serta kepala DPMPTSP dan Bappeda dari 38 kabupaten/kota.
Forum diawali dengan penandatanganan komitmen bersama antara DPMPTSP Provinsi dan seluruh DPMPTSP kabupaten/kota se-Jawa Timur sebagai simbol penguatan sinergi layanan investasi dan peningkatan realisasi penanaman modal secara inklusif.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengungkap capaian strategis dari forum sebelumnya. Di antaranya adalah pembentukan 46 proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) senilai Rp57,5 triliun serta perolehan 12 Letter of Intent (LoI) dari investor asing pada ajang East Java Investment Forum (EJIF) 2024.
Komitmen untuk menjaga stabilitas sebagai fondasi iklim investasi turut ditegaskan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, Kombes Pol Roy Hutton Marullamrata Sihombing. Ia menyatakan kesiapan aparat dalam mengamankan proyek strategis, mencegah konflik sosial, serta menjaga objek vital. Ia juga mengingatkan para investor untuk mematuhi prosedur perizinan guna mencegah potensi pelanggaran hukum dan premanisme.
Tiga kepala daerah turut menyampaikan strategi dan peluang investasi daerahnya.
– Bupati Lamongan menyoroti ketersediaan lahan seluas 6.000 hektare yang siap dikembangkan untuk sektor industri maritim dan pariwisata, didukung infrastruktur penunjang.
– Bupati Ngawi menawarkan keunggulan sektor logistik, ketersediaan lahan, dan upah kompetitif, namun menekankan perlunya harmonisasi regulasi lintas instansi.
– Bupati Nganjuk menekankan pentingnya efisiensi biaya investasi dan perbaikan akses jalan provinsi demi mendukung pertumbuhan kawasan industri.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menyatakan bahwa investasi merupakan penggerak utama penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas wilayah. Menurutnya, meskipun Jawa Timur memiliki daya saing kuat, masih diperlukan peningkatan pada sektor tenaga kerja, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta sistem keuangan guna menciptakan iklim investasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Penegasan komitmen menciptakan iklim usaha yang sehat juga ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bebas Pungli dan Premanisme oleh Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim, serta para bupati dan wali kota.
Menutup forum, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya peningkatan investasi, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), terutama pada proyek strategis nasional seperti industri tebu dan sapi perah yang telah siap secara ekosistem dan berperan penting dalam ketahanan pangan nasional.
Khofifah juga mendorong pendekatan proaktif dalam menjaring investasi baru, mempercepat pembangunan infrastruktur, mengefisiensikan logistik, dan memastikan konsistensi terhadap komitmen bersama. Hal ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Forum ini menegaskan posisi Jawa Timur sebagai pusat gravitasi pertumbuhan ekonomi nasional, dengan investasi sebagai penggerak utama transformasi struktural dan pencipta kesejahteraan masyarakat.
