SURABAYA – Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan gizi masyarakat melalui kolaborasi strategis bersama UNICEF dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kolaborasi ini diwujudkan dalam peluncuran Program Fortifikasi Pangan Berskala Besar (FPBB) yang digelar di Ruang Nusantara, Hotel JW Marriott Surabaya, Kamis (31/7/2025).
Program FPBB bertujuan meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menambahkan zat gizi penting ke dalam bahan makanan pokok seperti tepung terigu, minyak goreng, dan garam. Inisiatif ini diharapkan mampu menekan berbagai masalah kesehatan akibat kekurangan gizi, seperti anemia, gangguan pertumbuhan anak, hingga gangguan kognitif.
Rektor Unusa, Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng., menegaskan pentingnya peningkatan kandungan gizi dalam makanan pokok harian.
“Kita mengonsumsi nasi hampir setiap hari, tapi kandungan gizinya terbatas karena mayoritas hanya menyediakan karbohidrat. Jika beras difortifikasi dengan vitamin dan mineral, maka kebutuhan gizi masyarakat bisa terpenuhi secara lebih merata,” ujarnya.
Sejak 2021, Unusa telah menjalin kemitraan dengan UNICEF untuk menangani berbagai permasalahan kesehatan pada bayi hingga remaja di Jawa Timur, mulai dari stunting hingga obesitas. Pada 2024, analisis situasi FPBB mulai dilakukan, yang kemudian diperkuat dengan keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Harapannya, program ini bisa menjadi solusi efektif dalam memenuhi kebutuhan zat gizi mikro masyarakat. Unusa juga aktif dalam edukasi, penelitian, monitoring, serta peninjauan kebijakan fortifikasi pangan di Jawa Timur,” tambahnya.
Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa, Arie Rukmantara, menyatakan bahwa FPBB tidak hanya merupakan strategi pemenuhan gizi, tetapi juga mendukung capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 2 (Tanpa Kelaparan), 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), dan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).
“Penting bagi kita untuk mengedukasi masyarakat mengenai manfaat pangan terfortifikasi. Kampanye publik yang kuat akan mendorong perubahan perilaku dalam memilih produk yang lebih sehat,” ungkap Arie.
Ia juga menekankan efisiensi biaya dari fortifikasi pangan. “Fortifikasi beras hanya membutuhkan tambahan sekitar Rp1.000 per kilogram, namun manfaatnya bisa mencapai 17 kali lipat, terutama dalam pencegahan stunting,” tambahnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa program fortifikasi menjadi bagian dari upaya strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Kesehatan dan pendidikan adalah investasi sosial yang penting. Fortifikasi pangan, termasuk beras, merupakan langkah nyata untuk menciptakan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Pemprov Jatim juga menegaskan komitmennya dalam mendukung regulasi dan distribusi pangan terfortifikasi secara merata, khususnya di wilayah-wilayah yang masih rentan terhadap kekurangan gizi.
Kolaborasi lintas sektor antara akademisi, pemerintah, dan organisasi internasional diyakini menjadi kunci sukses program FPBB. Dengan sinergi ini, program diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.
