Peristiwa bersejarah terjadi pada Sabtu, 3 Januari 2026, ketika Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, bersama istrinya, Cilia Flores, ditangkap. Penangkapan ini merupakan hasil dari operasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Keduanya diamankan di kediaman militer Fort Tiuna sebelum dibawa menggunakan kapal perang AS menuju wilayah utara New York. Di sana, mereka akan menghadapi tuntutan hukum yang diajukan oleh Departemen Kehakiman AS, terkait tuduhan keterlibatan dalam jaringan terorisme narkoba.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan perkembangan dramatis ini melalui platform media sosialnya, Truth Social. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar setelahnya, Trump tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memuji keberhasilan pasukan AS dan pencapaian kebijakan luar negeri pemerintahannya. “Tidak ada negara di dunia yang dapat mencapai apa yang telah dicapai Amerika kemarin atau, terus terang, dalam waktu singkat,” ujar Trump, menekankan pencapaian luar biasa yang diraih dalam waktu singkat. Ia juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memimpin Venezuela dalam masa transisi pasca-penangkapan ini, meskipun belum ada indikasi jelas mengenai bagaimana AS akan menjalankan negara tersebut.
Reaksi Global terhadap Penangkapan Presiden Venezuela
Penangkapan Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat memicu gelombang reaksi dari para pemimpin dunia. Sebagian besar tanggapan bersifat diplomatis, dengan banyak negara menyatakan akan memantau situasi dan mendesak AS untuk menghormati supremasi hukum. Namun, tidak sedikit pula yang mengecam keras tindakan AS, menyebutnya sebagai langkah yang tidak dapat diterima dan melanggar kedaulatan negara.
Berikut adalah rangkuman sikap berbagai negara dan blok internasional terkait peristiwa ini:
1. Negara-negara di Amerika Latin
Respons dari negara-negara di Amerika Latin bervariasi, mencerminkan spektrum politik yang ada di kawasan tersebut.
Negara-negara Sayap Kiri:
- Brasil: Presiden Luiz Inacio Lula da Silva mengecam keras tindakan AS melalui akun media sosialnya. Ia menyatakan bahwa serangan terhadap wilayah Venezuela dan penangkapan presidennya telah melampaui batas yang tidak dapat diterima. Lula menambahkan bahwa tindakan tersebut merupakan penghinaan serius terhadap kedaulatan Venezuela dan berpotensi berbahaya bagi komunitas internasional. Ia secara tegas menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.
- Meksiko, Chili, Kuba, dan Uruguay: Pemerintah di negara-negara ini juga menyampaikan sikap yang sama, menolak keras intervensi militer asing dan menekankan pentingnya kedaulatan negara.
Negara-negara Sayap Kanan dan Sekutu AS:
- Argentina: Presiden Javier Milei, yang dikenal sebagai sekutu sayap kanan Donald Trump, menyuarakan dukungannya terhadap operasi AS. Melalui unggahan di X, ia menyatakan “LA LIBERTAD AVANZA. V IVA LA LIBERTAD CARAJO,” yang diterjemahkan sebagai “Kebebasan bergerak maju. Hidup kebebasan!”
- Panama: Presiden Jose Raul Mulino juga menegaskan kembali posisi Panama yang mendukung proses demokrasi dan menghormati keinginan rakyat Venezuela yang terungkap dalam pemilihan umum, di mana Edmundo Gonzalez terpilih.
2. Tiongkok
Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan keterkejutan dan mengutuk keras serangan AS terhadap Venezuela serta penangkapan presidennya. Tiongkok dengan tegas menentang perilaku hegemonik AS yang dianggap melanggar hukum internasional, kedaulatan Venezuela, serta mengancam perdamaian dan keamanan di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Beijing mendesak AS untuk mematuhi hukum internasional dan Piagam PBB, serta menghentikan pelanggaran kedaulatan negara lain.
3. Iran
Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, memberikan pernyataan melalui platform X, menekankan pentingnya perlawanan terhadap musuh yang mencoba memaksakan kehendak dengan klaim palsu. Ia menegaskan bahwa Iran tidak akan menyerah dan akan membuat musuh bertekuk lutut dengan mengandalkan Tuhan dan dukungan rakyat. Kementerian Luar Negeri Iran juga secara terpisah mengutuk keras serangan militer AS, menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Venezuela.
4. Rusia
Rusia dengan tegas mengutuk tindakan agresi bersenjata terhadap Venezuela. Kementerian Luar Negeri Rusia mendorong pencegahan eskalasi lebih lanjut dan menekankan pentingnya mencari solusi melalui dialog. Rusia menegaskan hak Venezuela untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan militer asing. Mereka juga menyampaikan solidaritas dan dukungan terhadap kebijakan kepemimpinan Venezuela dalam membela kepentingan nasional dan kedaulatan negara. Penangkapan Presiden dan Ibu Negara Venezuela dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan negara merdeka yang tidak dapat diterima.
5. Inggris
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengklarifikasi bahwa negaranya tidak terlibat dalam serangan AS ke Venezuela. Ia menyatakan akan berkomunikasi dengan Presiden Trump untuk mendapatkan fakta lengkap mengenai kejadian tersebut. Starmer menekankan bahwa Inggris menjunjung tinggi hukum internasional.
6. Uni Eropa
Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Kaja Kallas, telah berkomunikasi dengan pejabat AS dan perwakilan Uni Eropa di Caracas. Uni Eropa berulang kali menyatakan bahwa Maduro tidak memiliki legitimasi dan mendukung transisi yang damai. Kallas menekankan bahwa prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam PBB harus dihormati, serta menyerukan pengekangan. Keselamatan warga negara Uni Eropa di Venezuela menjadi prioritas utama.
7. Jerman
Kementerian Luar Negeri Jerman menyatakan sedang memantau situasi di Venezuela dengan sangat cermat dan mengikuti laporan terbaru dengan penuh keprihatinan. Berlin menjalin kontak erat dengan kedutaan di Caracas dan tim krisis pemerintah terus mengadakan pertemuan serta berkoordinasi dengan para mitra internasional.
8. Italia
Perdana Menteri Giorgia Meloni menyatakan bahwa Italia akan memantau situasi di Venezuela dengan cermat dan mengumpulkan informasi mengenai warga negaranya yang berada di sana. Meloni terus berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani. Tercatat sekitar 160.000 warga Italia tinggal di Venezuela, banyak di antaranya memiliki kewarganegaraan ganda.
9. Prancis
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, berpendapat bahwa operasi AS di Venezuela telah merusak hukum internasional. Ia menegaskan bahwa prinsip tidak menggunakan kekerasan, yang mendasari hukum internasional, telah dilanggar. Prancis kembali menekankan bahwa tidak ada solusi politik yang langgeng dapat dipaksakan dari luar, dan masa depan Venezuela hanya dapat ditentukan oleh rakyatnya sendiri.
10. Indonesia
Pemerintah Indonesia, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang, menyatakan akan memantau perkembangan di Venezuela untuk memastikan keselamatan warganya. Indonesia menyerukan semua pihak terkait untuk memprioritaskan penyelesaian damai melalui de-eskalasi dan dialog, sambil menjaga perlindungan warga sipil. Indonesia juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB.
