Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menunjukkan kemarahan terhadap pihak-pihak yang sering mengkritik hubungannya dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Di tengah isu yang menyerangnya terkait masalah ijazah, JK kembali menegaskan peran pentingnya dalam membawa Jokowi ke kancah politik nasional.
“Kasih tahu semua itu termul-termul itu. Jokowi jadi Presiden karena saya. Setuju? Setuju. Tanpa Gubernur mana bisa jadi Presiden,” ujar JK secara lugas saat menggelar media briefing di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4).
JK menjelaskan kembali sejarah politik ketika dirinya turun tangan langsung untuk meyakinkan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, agar membawa dan mengusung Jokowi sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta. Keberhasilan di ibu kota itulah yang menurut JK menjadi batu loncatan Jokowi hingga melenggang ke kursi kepresidenan. Bahkan saat Pilpres 2014, JK menyebut posisinya sebagai cawapres adalah permintaan langsung dari Megawati untuk mendampingi Jokowi.
Pernyataan JK ini kemudian mendapat beragam respons dari sejumlah pihak. Berikut beberapa tanggapan yang muncul:
Ahmad Ali: Pak JK Terlalu Emosional
Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menilai pernyataan JK sebagai sikap yang terlalu emosional. Ia menekankan bahwa kemenangan Pilpres 2014 merupakan hasil kerja kolektif pasangan calon, tim sukses, dan partai politik.
“Tidak juga tepat kalau kemudian Pak JK sebagai orang tua saya mengeklaim dirinya bahwa dialah yang kemudian membuat Jokowi bisa menang kan? Itu juga terlalu emosional menurut saya. Karena kerja itu kerja berpasangan kan? Jadi kerja kolektif antara pasangan calon dan tim sukses dan partai politik,” kata Ahmad Ali kepada wartawan, Sabtu (18/4).
Menurut dia, pada Pilpres 2014, Jokowi dan JK maju sebagai satu pasangan yang bekerja secara kolektif. Karena itu, ia menilai tidak tepat jika kemenangan tersebut diklaim berasal dari satu pihak saja.
“Mungkin tidak salah juga kalau dia katakan begitu, tapi juga tidak benar kalau dikatakan begitu, ya kan? Bahwa karena dia kemudian Pak Jokowi jadi Presiden. Karena kenapa? Kan ini kerja sama secara kolektif kolegial kan?” ujarnya.
Golkar: Tak Ada Faktor Tunggal
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menilai bahwa kemenangan dalam politik tidak ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan banyak unsur yang saling menopang.
“Di dunia ini enggak ada yang terjadi karena faktor tunggal,” kata Sarmuji kepada wartawan, Minggu.
Ia mengakui bahwa JK bisa saja memiliki peran dalam kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014. Namun, menurutnya, ada banyak pihak lain yang juga berkontribusi.
“Bisa jadi Pak JK punya jasa, kemungkinan yang lain juga punya jasa,” ujarnya.
Sarmuji menegaskan bahwa JK berhak menyampaikan pandangannya terkait peran tersebut.
“Tapi itu hak Pak JK untuk menyampaikan bahwa beliau punya jasa,” lanjut dia.
Hensat: Wajar, Karena Tidak Seharusnya Membesar
Analis politik KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menilai kemarahan JK terhadap kelompok relawan pendukung Jokowi, Termul, merupakan hal yang wajar. Menurutnya, reaksi JK muncul di tengah tuduhan yang menyerangnya terkait polemik ijazah Jokowi.
“Nah, terkait kemudian JK marah terhadap tuduhan Termul dan mengatakan bahwa dalam proses menjadi Presiden, JK juga memiliki andil, menurut saya ya wajar saja karena tidak seharusnya persoalan ini kemudian menjadi membesar begitu ya,” ujar Hensat, Minggu.
Hensat menekankan pentingnya sikap proporsional dari para relawan dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Ia mengingatkan JK juga merupakan tokoh bangsa yang harus dihormati.
“Relawan atau Termul atau simpatisan menurut saya boleh saja memberikan pendapat, tapi tentu saja harus proporsional karena sama seperti Jokowi, JK juga tokoh bangsa,” lanjutnya.
Hensat mendorong agar polemik yang berkembang diselesaikan melalui jalur hukum dan dialog.
Pengamat Politik UIN: Publik Bingung, Biar Hukum Ungkap Semuanya
Pengamat politik sekaligus dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta, Adi Prayitno, menilai polemik yang menyeret nama JK dalam isu ijazah Jokowi semakin melebar dan membingungkan publik. Ia meminta seluruh pihak sebaiknya menyerahkan persoalan tersebut ke proses hukum agar fakta yang sebenarnya bisa terungkap secara jelas.
“Publik juga bingung kenapa urusan ijazah melebar ke mana-mana? Ini tentu tak bisa dilepaskan dari banyak berita yang simpang siur, sumir, dan bahkan ada dugaan fitnah,” kata Adi kepada wartawan di Jakarta, Minggu.
Ia menyebut bahwa tudingan itu kemudian memicu respons dari JK yang merasa dirugikan dan memilih menempuh jalur hukum.
“Asal muasal Pak JK dikaitkan dengan ijazah karena ada tudingan yang mengarah fitnah ke JK yang dinilai ikut mendanai soal ijazah. JK merasa difitnah, merasa disudutkan, karena itulah JK lapor ke pihak berwajib. Biarkan hukum ungkap semuanya supaya terang benderang soal ini semua,” ujarnya.
Grace Natalie: Kemenangan Ditentukan Dukungan Rakyat
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menilai bahwa dalam kontestasi politik terdapat banyak elemen yang saling memengaruhi.
“Siapa pun yang pernah ikut kontestasi pemilihan pasti tahu bahwa banyak elemen yang saling mempengaruhi,” kata Grace kepada wartawan.
Ia menjelaskan bahwa elemen dalam kontestasi politik meliputi elektabilitas calon, tim sukses, hingga dukungan partai politik. Namun, faktor paling menentukan tetap dukungan masyarakat.
“Ada elektabilitas calon/pasangan calon, tim sukses, dukungan parpol, dan yang paling utama tentunya dukungan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, tanpa dukungan masyarakat, kandidat sulit memenangkan pemilihan.
“Mau siapa pun yang mengusung jikalau tidak didukung masyarakat, sulit sekali untuk bisa terpilih,” jelasnya.
Meski begitu, Grace menilai JK sebagai tokoh yang berpengalaman dalam kontestasi politik sehingga memahami dinamika tersebut.
Sahroni Prihatin: Enggak Guna Buat Gaduh Seperti Ini
Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni mengaku prihatin karena masalah ini merembet ke mana-mana sampai berujung laporan polisi. Ia menilai, tidak ada gunanya membuat kegaduhan dalam situasi seperti sekarang, terlebih geopolitik tidak menentu.
“Enggak guna buat gaduh seperti ini dengan hanya memotong-motong pidato seseorang,” kata Sahroni kepada wartawan di Jakarta, Minggu.
Sahroni menuturkan bahwa awal masalah ini memanjang imbas ceramah JK di UGM dipotong. Ia menekankan bahwa sebaliknya pihak-pihak yang melaporkan JK ke polisi, mencabut laporannya karena sudah ada penjelasan resmi dari JK.
“Kasihan Pak JK, politikus super senior di potong-potong pidatonya. Saya harap para pelapor mencabut laporannya ke senior politik sekelas Pak JK,” ucap Sahroni.
