Aksi Demonstrasi Pedagang dan Tukang Ojek di Kantor DPRD Banggai
Pada hari Senin (20/4/2026), sejumlah pedagang Pasar Simpong dan tukang ojek menggelar aksi demonstrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai. Mereka menuntut agar portal yang berada di sisi timur pintu masuk pasar segera dirobohkan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah setempat yang dinilai tidak memperhatikan kepentingan rakyat kecil.
Para demonstran menilai bahwa adanya portal tersebut mengganggu aktivitas jual beli dan transportasi di sekitar pasar. Mereka meminta pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas dalam menghilangkan penghalang tersebut. Dalam orasinya, Iwan, salah satu tokoh demonstrasi, menyampaikan bahwa para peserta aksi ingin portal tersebut dihilangkan dalam waktu 24 jam.
Seorang tukang ojek yang turut serta dalam aksi ini mengatakan bahwa meskipun ia memahami upaya Pemkab Banggai dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia juga berharap pemerintah tidak melupakan kebutuhan masyarakat kecil. “Jangan anggap remeh persoalan ini,” ujarnya.
Aksi demonstrasi ini disambut oleh beberapa anggota DPRD Banggai. Ketua Komisi III DPRD Banggai, Suprapto, bersama anggota DPRD lainnya seperti Herdiyanto Djiada dan Suwardi, hadir untuk berdiskusi dengan para pedagang dan tukang ojek. Mereka mengajak warga untuk masuk ke ruang rapat guna membahas lebih lanjut keluhan yang diajukan.
Penyebab dan Keluhan Para Demonstran
Beberapa alasan utama yang membuat para pedagang dan tukang ojek melakukan aksi demonstrasi adalah:
- Ketidaknyamanan akibat portal – Portal di sisi timur pintu masuk pasar menjadi hambatan bagi para pedagang dan pengunjung. Hal ini menyulitkan akses masuk dan keluar, terutama saat jam sibuk.
- Kepentingan ekonomi – Kehadiran portal dianggap mengurangi jumlah pembeli yang datang ke pasar. Ini berdampak pada pendapatan para pedagang yang bergantung pada lalu lintas pengunjung.
- Kebutuhan perbaikan infrastruktur – Para demonstran meminta pemerintah untuk fokus pada peningkatan infrastruktur yang nyata, bukan hanya pada pencapaian PAD.
Tanggapan dari DPRD Banggai
Suprapto, Ketua Komisi III DPRD Banggai, menegaskan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan keluhan yang disampaikan oleh para demonstran. Ia menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.
Herdiyanto Djiada dan Suwardi juga menyatakan dukungan mereka terhadap tuntutan para pedagang dan tukang ojek. Mereka berjanji akan segera memanggil pihak terkait untuk membahas masalah ini secara lebih mendalam.
Langkah Selanjutnya
Setelah aksi demonstrasi, para anggota DPRD akan segera mengadakan pertemuan dengan instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan dan Perhubungan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kondisi portal dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat.
Selain itu, DPRD juga akan meminta pemerintah daerah untuk memberikan solusi alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan PAD sekaligus menjaga kepentingan rakyat kecil. Diharapkan, langkah-langkah ini akan mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan.
Kesimpulan
Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pedagang dan tukang ojek di kantor DPRD Banggai merupakan bentuk kepedulian terhadap nasib masyarakat kecil. Meskipun pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan PAD, tetapi kebijakan yang diterapkan harus tetap memperhatikan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya dialog dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan berkelanjutan.
