Kebutuhan Susu untuk Program Makan Bergizi Gratis Terus Meningkat
Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui bahwa kebutuhan susu untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus meningkat seiring bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai daerah. Kondisi ini membuat pasokan susu menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut.
Plt Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Gunalan, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 29.670 SPPG atau dapur MBG yang telah beroperasi dengan lebih dari 63 juta penerima manfaat. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BGN Nomor 10 Tahun 2026, setiap SPPG wajib menyediakan susu atau minuman susu dua kali dalam seminggu.
“Kebutuhan susu yang sangat besar ini kami juga agak kewalahan, rekan-rekan kami di lapangan, khususnya yang di dapur,” kata Gunalan dalam konferensi pers Hari Susu Nusantara 2026 di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Ia menjelaskan, ketika pasokan susu tidak tersedia di pasar, pengelola dapur MBG menggantinya dengan sumber protein lain. Ini dilakukan agar kebutuhan gizi penerima manfaat tetap terpenuhi.
Gunalan menekankan pentingnya pengembangan peternakan sapi perah untuk menjawab lonjakan permintaan susu dari program pemerintah tersebut. Menurut dia, peran masyarakat, UMKM, dan koperasi sangat penting untuk memperkuat produksi susu nasional.
“Peternakan susu itu bisa dikembangkan lagi karena kebutuhannya sangat besar,” ujarnya.
Ia menambahkan, BGN juga mendorong pembentukan budaya minum susu sejak usia dini. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan edukatif agar anak-anak lebih tertarik mengonsumsi susu sebagai bagian dari pola makan sehat.
Menurut Gunalan, pendekatan yang digunakan antara lain melalui teknik nudging, yakni mendorong anak memilih makanan dan minuman sehat tanpa paksaan. Cara itu dilakukan dengan menghadirkan produk yang menarik, mudah dijangkau, dan selalu tersedia di lingkungan anak.
Konferensi pers Hari Susu Nusantara, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). – (/Frederikus Bata)
Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian (Kementan), Makmun, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengakomodasi penggunaan susu segar dalam negeri minimal 20 persen dalam program MBG. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menyerap produksi peternak lokal sekaligus memperkuat industri susu nasional.
Makmun mengungkapkan bahwa produksi susu dalam negeri saat ini baru memenuhi sekitar 25 persen kebutuhan nasional. Adapun sekitar 75 persen kebutuhan susu Indonesia masih dipenuhi melalui impor.
“Produksi susu dalam negeri saat ini baru sekitar 25 persen dari kebutuhan nasional. Sisanya, sekitar 75 persen, masih dipenuhi melalui impor,” tuturnya.
Kementan terus mendorong peningkatan populasi sapi perah dan produktivitas peternak. Saat ini produktivitas sapi perah nasional masih berada di bawah 20 liter per ekor per hari dan ditargetkan meningkat menjadi di atas 20 liter, bahkan mencapai 25 liter per hari.
Pemerintah juga menyediakan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) bagi sapi perah serta mendorong pelaku usaha berpartisipasi mendatangkan sapi indukan untuk mempercepat peningkatan populasi ternak.
Dukungan juga datang dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin, Merrijantij Punguan Pintaria, menyebut konsumsi susu masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan sejumlah negara ASEAN.
Berdasarkan data World Population Review 2022, konsumsi susu masyarakat Indonesia mencapai 17,76 liter per kapita per tahun. Angka tersebut masih berada di bawah Malaysia yang mencapai 42,49 liter per kapita per tahun, Singapura 46,1 liter, dan Vietnam 37,21 liter per kapita per tahun.
Rendahnya konsumsi susu dan keterbatasan produksi dalam negeri menjadi tantangan yang perlu diatasi secara bersamaan. Peningkatan populasi sapi perah serta penguatan rantai pasok dinilai penting untuk mendukung keberlanjutan program MBG dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
