Surabaya Raih TPAKD Award 2026, OJK Catat Jutaan Debitur Terakses Pembiayaan

Teks Foto : Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rakornas TPAKD 2026 di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan pentingnya program pembiayaan yang berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. (ist)

JAKARTA – Kota Surabaya meraih penghargaan sebagai Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terbaik tingkat kota wilayah Jawa-Bali dalam ajang TPAKD Award 2026. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan keuangan dan pembiayaan bagi masyarakat.

Penghargaan itu diserahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

TPAKD merupakan wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, otoritas keuangan, dan industri jasa keuangan untuk memperluas akses pembiayaan sesuai kebutuhan serta potensi ekonomi daerah. Melalui sinergi tersebut, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh layanan keuangan yang dapat mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

Dalam Rakornas tersebut, Prabowo mengapresiasi pembentukan TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Presiden menegaskan bahwa keberhasilan program pembiayaan harus diukur dari dampaknya terhadap peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

“Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat,” kata Prabowo.

Presiden juga mengungkapkan rencana penyaluran pembiayaan sebesar Rp 400 triliun pada tahun mendatang. Pembiayaan tersebut diarahkan untuk mendukung petani, nelayan, masyarakat perdesaan, penduduk di daerah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, saat ini terdapat 552 TPAKD yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Berbagai program yang dijalankan telah mencatatkan penyaluran pembiayaan dalam jumlah besar. Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), misalnya, telah menyalurkan Rp 64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Sementara itu, pembiayaan untuk sektor prioritas mencapai Rp 5,41 triliun dengan penerima lebih dari 103 ribu debitur.

Pada sektor inklusi keuangan, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah menjangkau 59,36 juta rekening atau setara dengan 88,83 persen dari segmen pelajar Indonesia. Adapun program Laku Pandai telah memperluas jangkauan layanan keuangan hingga 72.982 desa.

Khusus selama periode Agustus hingga Oktober 2026, penyaluran kredit melalui program perluasan akses pembiayaan mencapai Rp 53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur.

Rakornas TPAKD 2026 juga menandai pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) untuk memperkuat koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan keuangan. Melalui lembaga ini, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari kepemilikan rekening, tetapi juga dari kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup, mengelola keuangan, dan menghadapi risiko ekonomi.

Dalam ajang TPAKD Award 2026, DKI Jakarta meraih penghargaan terbaik tingkat provinsi wilayah Jawa-Bali. Sementara itu, Kabupaten Bantul menjadi yang terbaik untuk kategori kabupaten, dan Kota Surabaya menempati posisi teratas pada kategori kota.

Capaian tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan inovasi serta memperkuat kolaborasi dengan OJK dan industri jasa keuangan. Dengan demikian, perluasan akses keuangan tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.