SURABAYA – Ikatan Alumni Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan pembenahan menyeluruh terhadap aparat penegak hukum (APH), memperkuat pemberantasan judi online, hingga mengevaluasi kinerja sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih.
Desakan tersebut disampaikan Ketua IKA UPN Veteran Indonesia, Adv. RM. Bramastyo Kusumo Negoro, SE., SH., MM., MKn., CIPA., menyusul munculnya dugaan penyadapan yang melibatkan oknum petinggi kepolisian. Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi momentum untuk memperkuat integritas institusi negara sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan tanpa tebang pilih.
IKA UPN Veteran Indonesia yang menghimpun alumni UPN Veteran dari Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jakarta menilai pembenahan aparat penegak hukum menjadi agenda penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Bramastyo mengatakan, aparat penegak hukum seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas berbagai bentuk penyimpangan. Oleh karena itu, integritas setiap personel harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“APH itu ibarat sapu untuk membersihkan kotoran. Bagaimana sapu bisa berfungsi dengan baik apabila sapunya sendiri kotor? Karena itu, Presiden perlu memerintahkan penelusuran harta kekayaan aparat penegak hukum melalui instrumen yang tersedia. Apabila ditemukan ketidakwajaran, harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan, penonaktifan jika diperlukan, serta penyitaan aset sesuai ketentuan hukum apabila terbukti berasal dari tindak pidana,” tegasnya.
Selain persoalan internal aparat, IKA UPN Veteran Indonesia juga menyoroti maraknya praktik judi online yang telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Pemerintah diminta tidak hanya melakukan penindakan terhadap pengguna, tetapi juga membongkar jaringan yang berada di balik operasional perjudian ilegal tersebut.
Menurut Bramastyo, pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penutupan situs, penindakan terhadap penyelenggara, hingga pihak-pihak yang memfasilitasi bisnis tersebut.
Ia turut mendorong Presiden mengevaluasi kinerja kementerian yang bertanggung jawab menangani persoalan judi online. Evaluasi juga dinilai perlu dilakukan terhadap kementerian yang dianggap belum optimal menangani kebakaran hutan maupun berbagai persoalan strategis lainnya.
“Jangan hanya masyarakat yang menjadi korban atau pengguna yang ditangkap. Provider, situs, dan jaringan yang menjalankan bisnis judi online harus diberantas sampai ke akarnya. Presiden juga perlu mengevaluasi menteri-menteri yang tidak mampu menjalankan tugas secara maksimal. Jika memang tidak menunjukkan kinerja yang baik, pergantian menteri harus menjadi pilihan,” ujarnya.
Usut Tuntas Dugaan Penyadapan, Jangan Ada yang Kebal Hukum
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian IKA UPN Veteran Indonesia adalah dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bramastyo meminta aparat berwenang mengusut kasus tersebut secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain di balik dugaan tindakan tersebut.
Pengusutan, menurutnya, tidak boleh hanya berhenti pada pelaku lapangan. Aparat juga perlu mendalami kemungkinan adanya aktor intelektual maupun pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap tindakan tersebut.
Ia menegaskan, siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa memandang jabatan, kedudukan, ataupun pengaruh politik.
Bramastyo mengingatkan pentingnya prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum atau equality before the law sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
“Semua pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Jangan sampai penegakan hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Siapa pun yang terbukti terlibat, termasuk apabila ada aktor intelektual atau pihak yang menjadi beking, harus diproses secara transparan dan profesional,” tandasnya.
Dukung Prabowo Wujudkan Pemerintahan Bersih
Lebih lanjut, Bramastyo menjelaskan bahwa berbagai kritik dan masukan yang disampaikan IKA UPN Veteran Indonesia merupakan bagian dari dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Organisasi alumni tersebut berharap agenda reformasi, pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum dapat dijalankan secara konsisten.
Menurutnya, upaya menjaga kewibawaan dan marwah Presiden perlu diwujudkan melalui langkah nyata, termasuk keberanian membenahi institusi negara yang dinilai masih memiliki persoalan.
IKA UPN Veteran Indonesia berharap upaya pembenahan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, bukan sekadar respons sesaat terhadap satu kasus atau kelompok tertentu.
“Kami IKA UPN Veteran Indonesia sangat mendukung Presiden Prabowo untuk melakukan bersih-bersih secara menyeluruh. Jangan sampai ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Semua harus berjalan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan menuju Indonesia Emas,” pungkas Bramastyo, yang juga dikenal sebagai dosen dan praktisi hukum.
Ia berharap dorongan tersebut dapat menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh program pembangunan, tetapi juga oleh upaya membangun institusi negara yang bersih, profesional, berintegritas, serta mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.
