INDONESIAKINI.ID – Perdebatan mengenai cara mengejar penerimaan pajak mengemuka setelah komika Abdur Arsyad membandingkan potensi pajak dari kelompok terkaya dengan penagihan terhadap ratusan ribu wajib pajak. Ia mengangkat usulan pajak kekayaan bagi 50 orang terkaya di Indonesia, di tengah kebutuhan pemerintah mencari tambahan Rp 514 triliun hingga akhir 2026.
Dalam unggahan di Threads pada Sabtu (14/11), Abdur merujuk kajian Center of Economic and Law Studies (Celios). Menurut kajian yang ia paparkan, akumulasi harta 50 orang tersebut setara dengan kekayaan 55 juta penduduk Indonesia. Sasaran yang diusulkan mencakup warga dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 84 miliar, termasuk pengusaha dan pejabat publik.
Skema itu mengenakan tarif 1 persen untuk kekayaan bersih mulai Rp 84 miliar hingga Rp 506 miliar. Kekayaan yang melampaui Rp 506 miliar dikenai tarif 2 persen. “Mereka-mereka ini akan dikenakan pajak kekayaan 1 sampai 2 persen. Dari Rp 84 miliar sampai Rp 506 miliar itu dapat 1 persen. Yang di atas 506 miliar itu kena pajak 2 persen dan semuanya itu dihitung dari kekayaan bersih,” kata Abdur.
Celios memperkirakan pungutan tersebut dapat menghasilkan Rp 142 triliun setiap tahun, atau setara 60 persen dari penerimaan pajak penghasilan seluruh rakyat Indonesia. Abdur membandingkannya dengan upaya Direktorat Jenderal Pajak mengejar 475.698 wajib pajak yang, menurut perkiraannya, hanya berpotensi mendatangkan sekitar Rp 2 triliun. Ia juga menyebut pajak atas kekayaan pejabat publik berpeluang menyumbang Rp 752 miliar.
Abdur mengaitkan usulan itu dengan pembahasan beban fiskal program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Ia mengatakan sejumlah ahli ekonomi menilai kedua program tersebut menambah tekanan fiskal dan meminta agar program dihentikan. Jika pemerintah tetap menjalankannya, menurut Abdur, pajak atas harta kelompok kaya dan pejabat dapat menjadi sumber pembiayaan, bukan membebani warga berpenghasilan kecil.
“Jadi kalau fiskalnya berat jangan bebankan kepada kami-kami ini, kepada rakyat kecil. Ambil itu kekayaannya orang-orang kaya, pejabat-pejabat itu,” ujar Abdur. Influencer dr. Tirta Mandira Hudhi juga menanggapi kewajiban pajak masyarakat dengan nada sarkastis. Ia menyinggung adanya warga yang menerima email dari DJP terkait bukti potong yang dihapus serta penagihan SPT tahunan dari tahun-tahun sebelumnya.
Di sisi penerimaan, Kementerian Keuangan mencatat pajak terkumpul Rp 1.796,8 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka itu mencapai 76,2 persen dari target APBN 2026 dan meningkat 23,2 persen dibandingkan periode sama tahun lalu, kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan pada November dan Desember untuk mengejar target akhir tahun.
Penulis: Indonesiakini.id
