Hukum  

OJK Tindak 10 Pelanggaran Pasar Modal, Perintahkan Pengembalian Rp23,77 Miliar

OJK Tindak 10 Pelanggaran Pasar Modal, Perintahkan Pengembalian Rp23,77 Miliar
OJK Tindak 10 Pelanggaran Pasar Modal, Perintahkan Pengembalian Rp23,77 Miliar

INDONESIAKINI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif dan memerintahkan sejumlah tindakan terhadap pihak-pihak dalam 10 perkara pelanggaran pasar modal. Penindakan itu mencakup denda total Rp3,71 miliar serta perintah mengembalikan keuntungan tidak sah sebesar Rp23,77 miliar dalam tiga kasus manipulasi perdagangan saham.

OJK menjelaskan, angka pengembalian tersebut merupakan nilai yang wajib dipulihkan oleh pihak terkait, bukan jumlah dana yang sudah dipastikan kembali. Selain denda dan kewajiban pengembalian keuntungan, sanksi yang diberikan meliputi larangan beraktivitas di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), penutupan rekening efek, serta perintah untuk memenuhi kewajiban tertentu.

Tiga perkara manipulasi perdagangan saham melibatkan PT Grand House Mulia Tbk (HOMI), PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF), dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM). OJK menyoroti praktik tersebut karena dapat menampilkan aktivitas transaksi yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, sehingga berisiko mengganggu pembentukan harga saham yang wajar dan merugikan investor.

Di luar perkara manipulasi, OJK menindak pelanggaran kewajiban keterbukaan informasi dan korporasi dengan ragam bentuk. PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH) dikenai penindakan terkait keterbukaan informasi, sedangkan PT Karya Bersama Anugerah Tbk terkait aturan transaksi material. PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk tercatat dalam perkara pengalihan saham treasuri.

Daftar perkara lainnya mencakup transaksi afiliasi PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk dan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. OJK juga menindak PT Semen Indonesia (Persero) Tbk terkait pengalihan saham, serta PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk dalam perkara pelaporan keuangan.

Dalam keterangannya, OJK menekankan pentingnya kepatuhan emiten dan pengurus perusahaan dalam menyampaikan informasi kepada publik secara akurat, lengkap, dan tepat waktu. Perusahaan juga wajib memenuhi aturan mengenai transaksi material, transaksi afiliasi, dan pelaporan keuangan. Penindakan terhadap pelanggaran tersebut menjadi bagian dari pengawasan atas kewajiban korporasi di pasar modal.

OJK menyatakan akan memperketat pemantauan transaksi efek, memperkuat pemeriksaan, serta menindaklanjuti temuan pelanggaran. Koordinasi dengan organisasi regulator mandiri atau Self-Regulatory Organizations (SRO) dan pihak terkait juga akan ditingkatkan untuk mendeteksi serta mencegah praktik yang mengganggu integritas pasar. OJK menilai efektivitas penegakan hukum juga tercermin dari kepatuhan pihak yang dikenai sanksi dan perubahan perilaku pelaku pasar, bukan semata-mata jumlah sanksi atau nilai dendanya.

Penulis: Indonesiakini.id