INDONESIAKINI.ID – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai sejumlah ketentuan penting tidak tercantum dalam RUU Perampasan Aset yang disahkan DPR RI dalam sidang paripurna pada Kamis (19/11/2026). Organisasi antikorupsi itu menyoroti hilangnya aturan soal kekayaan tidak wajar, pengawasan lembaga yang dinilai berpotensi tidak independen, serta pembatasan penerapan aturan terhadap perkara korupsi lama.
Dalam keterangannya setelah pengesahan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, ICW membandingkan naskah terbaru dengan draf 2023. Menurut ICW, ketentuan yang mengatur kekayaan tidak wajar pejabat masih terdapat dalam draf 2023, tetapi tidak lagi ditemukan dalam draf bertanggal 16 November 2026.
ICW juga mempersoalkan rancangan pengawasan dan pengelolaan aset. Dalam draf terbaru, badan yang menjalankan fungsi tersebut dibentuk Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres), bukan ditetapkan sebagai lembaga independen di dalam undang-undang. ICW menilai skema itu berisiko membuat badan tersebut tidak lepas dari pengaruh pemerintah.
Ketentuan mengenai waktu penerapan juga menjadi perhatian. ICW menyebut aturan yang disahkan hanya berlaku bagi koruptor yang diadili setelah undang-undang disahkan, sementara Pasal 72 memuat prinsip nonretroaktif. Dengan ketentuan itu, menurut ICW, perkara korupsi yang terjadi pada masa lampau tidak dapat dijangkau.
ICW mencontohkan perkara yang menyeret Presiden ke-2 RI Soeharto. Proses pidananya dihentikan melalui surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan kesehatan, sedangkan negara hanya memperoleh sebagian pemulihan melalui gugatan perdata terhadap Yayasan Supersemar. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung pada 2015, yayasan tersebut dihukum membayar sekitar 315 juta dollar AS dan Rp139,2 miliar; ICW menyatakan sebagian besar kekayaan yang diduga terkait penyalahgunaan kekuasaan belum dipulihkan.
Atas persoalan tersebut, ICW menyampaikan empat tuntutan kepada DPR dan pemerintah: mencabut RUU yang mereka sebut “palsu”; membuka naskah RUU, naskah akademik, dan daftar inventarisasi masalah (DIM), serta menunda pengesahan sampai partisipasi publik terpenuhi; memasukkan kembali perampasan kekayaan tidak wajar, menurunkan ambang nilai, dan menerapkan asas retroaktif; serta mengatur lembaga pengelola dan pengawas aset yang independen di dalam undang-undang.
ICW menyatakan akan membawa aturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi apabila tidak diperbaiki. “Bila pengesahan tetap dipaksakan, Koalisi menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi, dengan seluruh rekam ketertutupan sebagai bukti,” pungkas ICW.
Penulis: Indonesiakini.id





