INDONESIAKINI.ID – Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai kontrak senilai Rp14.696.955.002 antara dua kementerian dan RANS Entertainment memicu sorotan terhadap penggunaan anggaran negara. Psikolog Lita Gading mempertanyakan belanja promosi yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad, sementara RANS menyatakan seluruh kerja sama mengikuti mekanisme pengadaan yang berlaku.
Dalam tanggapannya, Lita menyoroti penggunaan uang pajak untuk jasa pemengaruh. “Ternyata uang pajak kita dibagi-bagi dengan Influencer, terutama untuk seorang Raffi Ahmad,” ujarnya, dikutip pada Kamis (12/11/2026).
Lita juga mengangkat aktivitas Raffi di tengah posisinya dalam jajaran pemerintahan. Ia menilai kegiatan syuting hiburan masih menjadi bagian besar dari keseharian Raffi dan berkata, “Padahal dia sudah masuh loh ke jajaran pemerintahan, tapi kerjanya syuting melulu.”
Selain mempertanyakan alokasi anggaran, Lita mengaitkan cara seseorang membelanjakan uang dengan proses memperoleh penghasilan. Menurut dia, orang yang bekerja keras untuk mendapatkan uang biasanya lebih berhati-hati saat mengeluarkannya; pandangan itu ia sampaikan ketika menanggapi gaya hidup Raffi.
Data yang dikutip dari temuan ICW menyebut dana tersebut berasal dari kerja sama RANS dengan Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kontrak dengan Kementerian Kebudayaan mencapai Rp3.900.000.002 untuk pembuatan konten interaktif yang mempromosikan museum dan mendorong kunjungan masyarakat.
Sementara itu, tiga proyek bersama KKP bernilai total Rp10.796.955.000 dan berisi produksi konten edukasi mengenai sumber daya kelautan serta industri perikanan. Program yang dikerjakan bersama kelompok The Dudas-1 itu mencakup perjalanan ke lokasi budidaya ikan nila di Karawang, Kampung Nelayan dan Salt Industry Centre di Rote Ndao, serta fasilitas penyimpanan dingin dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.
Manajemen RANS menyatakan kerja sama dengan kementerian maupun organisasi lain dilakukan secara profesional dan melalui prosedur resmi. Perusahaan menyebut prosesnya mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa serta peraturan yang berlaku, termasuk melalui Inaproc.id atau e-catalogue.com yang dapat diakses masyarakat; penjelasan tersebut belum menghilangkan kritik sebagian warga terhadap besarnya anggaran promosi.
Penulis: Emel Yanie
