INDONESIAKINI.ID – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI membuka perdebatan tentang langkah politik berikutnya. Surat resmi diserahkan kepada MPR pada Kamis (12/11/2026), di tengah sorotan atas dokumen pendidikannya. Dua pengamat menyarankan Gibran tidak buru-buru menentukan pencalonan, melainkan lebih dulu memulihkan citra dan membangun dukungan secara mandiri.
Gibran menjabat selama dua tahun 23 hari sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Keputusan mundur itu terjadi saat putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait dokumen pendidikan menjadi bagian dari dinamika politik yang mengiringinya. Situasi tersebut, menurut pengamat, turut memengaruhi pertimbangan mengenai peluang dan strategi politik jangka panjang.
Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menilai Gibran sebaiknya tidak maju dalam Pilpres 2029. Ia menyebut persaingan akan berat, terutama jika Presiden Prabowo Subianto ikut bertarung dengan dukungan sejumlah partai politik. Efriza juga menilai stigma terkait keabsahan ijazah dapat menyulitkan Gibran memulihkan penerimaan publik selama persoalan itu belum dituntaskan.
Alih-alih maju sendiri, Efriza menyarankan Gibran mendukung figur atau pasangan baru yang dibangun kelompok politik yang disebut “Geng Solo”. Istilah itu merujuk pada lingkaran pejabat, politikus, serta perwira tinggi TNI dan Polri yang memiliki kedekatan atau rekam tugas bersama Jokowi. “Memilih ikon baru,” kata Efriza, dapat menjadi pilihan bagi Gibran untuk mendorong sosok lain pada kontestasi mendatang.
Dalam wawancara pada 19 November 2026, Efriza menegaskan bahwa langkah politik Gibran perlu mempertimbangkan dua hambatan sekaligus: kekuatan lawan dan citra yang masih dipersoalkan. Ia berpandangan persoalan administrasi pendidikan perlu diselesaikan sebelum Gibran memikirkan pencalonan lebih jauh. Tanpa pemulihan kepercayaan, upaya untuk kembali tampil sebagai kandidat dinilai tidak mudah.
Guru Besar Komunikasi Politik LSPR Institute, Lely Arrianie, menawarkan pendekatan berbeda dengan menekankan pembentukan modal politik dari bawah. Menurut dia, Gibran tak perlu langsung mengumumkan afiliasi partai, tetapi sebaiknya menunjukkan kerja yang bermanfaat bagi masyarakat. Lely mencontohkan NasDem yang, menurutnya, tidak langsung berawal sebagai partai politik formal.
Lely menyebut bantuan maupun kerja sosial harus dilakukan secara tulus, bukan terlihat sebagai transaksi, agar citra Gibran dapat berubah. Ia juga mengingatkan bahwa Gibran kini tidak lagi berada dalam situasi sebagai anak presiden yang sedang berkuasa. “Dia harus membangun kapasitas dan branding-nya secara permanen,” ujar Lely dalam program On Point pada 16 November 2026. Kemandirian itu, menurutnya, penting untuk menopang keberlanjutan karier politik Gibran.
Penulis: Indonesiakini.id





