Daerah  

Ratusan Buruh Di Majalengka Tuntut Penghapusan Outsourcing Dan Karyawan Kontrak

MAJALENGKA (INDONESIAKINI.id) – Ratusan buruh dari berbagai pabrik yang ada di Majalengka mengadakan konvoi untuk menghadiri demo bersama yang dituju kantor pendopo Bupati Majalengka pada hari Rabu (15/5/2024).

Ratusan buruh ini sebelumnya mengadakan sweeping ke beberapa pabrik yang menurutnya tidak ikut serta atau malah dilarang oleh manajemen pabrik, yang akhirnya para buruh memaksa masuk untuk mengajak rekannya untuk ikut bergabung.

Beberapa ruas jalan yang dilalui sempat macet karena para buruh yang bergabung sangat banyak dan rata rata menggunakan kendaraan roda dua yang dipimpin oleh mobil komando yang dilengkapi dengan sound sistem besar dan sambil orasi sepanjang jalan dengan tuntutan yang sama yaitu hapus outsourcing .

Aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh elemen buruh Majalengka dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2024. Para buruh berencana untuk melakukan orasi dan menyampaikan tiga tuntutan utama yakni Perbaikan Perda Ketenagakerjaan Kabupaten Majalengka, Penghapusan sistem outsourcing dan upah murah dan Penghapusan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk jenis pekerjaan utama di perusahaan.

Personil kepolisian diturunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa ini. Kapolres Majalengka Indra Novianto mengingatkan kepada seluruh personil yang terlibat dalam pengamanan agar selalu menunggu komando dari pimpinan dan tidak melakukan tindakan sendiri-sendiri.

“Semua harus terkoordinir sesuai dengan SOP,” ujar Kapolres Majalengka.

Kapolres Majalengka  juga menekankan pentingnya pengamanan yang humanis.

“Pengamanan ini merupakan atensi dari Bapak Kapolda Jabar. Lakukan tugas pengamanan ini dengan tanggung jawab penuh. Mereka pendemo adalah rekan kita, masyarakat kita,” tambahnya.

Adapun yang dituntut para perwakilan buruh ada tiga tuntutan terkait peningkatan kesejahteraan para buruh adapun Point yang dituntut oleh para buruh mengajak Gruduk Kantor Bupati Majalengka dan meminta untuk :

1. Pisahkan dinas ketenagakerjaan dari K2UKM

2. Hapus outsourcing dan tolak upah murah

3. Hapus sistem PKWT untuk jenis pekerjaan utama perusahaan .