Capaian Swasembada Telur Nasional
Sekitar 200 peternak ayam petelur dari berbagai daerah yang tergabung dalam Rumah Bersama, mendeklarasikan capaian swasembada telur nasional yang disebut telah diraih sejak 2024. Mereka menyebut produksi telur terus meningkat bahkan peternak rakyat secara mandiri membuka lahan dan menambah populasi.
Namun di balik keberhasilan itu, mereka melihat absennya peran negara dalam menjaga keseimbangan pasar. “Kami sudah mengantarkan Indonesia swasembada telur, tapi pemerintah juga harus menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga,” ujar Presidium Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Petelur Nasional, Yudianto Yosgiarso usai Rembug Nasional Peternak Petelur Rakyat Indonesia yang digelar di Kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 2 Mei 2026.
Para peternak menilai kebijakan yang hanya berfokus pada peningkatan produksi justru memicu ketimpangan. Tanpa regulasi yang mengatur stabilisasi harga dan serapan, lonjakan produksi berubah menjadi ancaman bagi keberlangsungan usaha. Mereka khawatir kondisi ini akan terus berulang jika pemerintah tak segera membenahi tata kelola. “Kalau regulasi tidak mempertimbangkan stabilisasi pasokan dan harga, pasti akan terjadi ketimpangan di lapangan.”
Harapan pada Program Makan Bergizi Gratis
Harapan sempat disematkan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penyerap utama produksi telur. Namun, realisasi di lapangan jauh dari ekspektasi karena serapan yang disebut masih sangat rendah, bahkan hanya sekitar satu persen. Peternak juga menyoroti alasan teknis seperti kebosanan konsumsi telur yang dianggap tidak sejalan dengan tujuan program. “Kalau alasan anak-anak bosan makan telur lalu serapannya dikurangi, itu sangat tidak tepat,” tuturnya.
Di tingkat produksi, tekanan kian terasa ketika harga telur di kandang jatuh hingga Rp21.000 per kilogram dari sebelumnya Rp 26.500. Penurunan ini, kata Yudianto, terjadi di tengah kenaikan biaya pakan dan jagung yang menembus Rp 6.700–Rp 7.100 per kilogram. Kombinasi ini membuat margin peternak tergerus dan usaha berada di titik rawan. “Harga telur anjlok, sementara pakan dan jagung terus naik. Ini sangat memberatkan peternak,” katanya.
Yudianto menilai swasembada bukan sekadar capaian produksi, melainkan soal kedaulatan pangan yang harus dijaga. Dalam pandangan mereka, perlindungan seharusnya diberikan kepada peternak rakyat, bukan semata pada pemodal besar. Mereka mendesak pemerintah hadir melalui kebijakan konkret untuk menjaga keberlanjutan sektor ini. “Menjaga ketahanan pangan itu harus berpikir siapa yang dilindungi, dan itu adalah peternak rakyat,” ucap dia.
Masalah Distribusi dan Serapan
Pengurus PINSAR Petelur Nasional, Suwardi menambahkan kabar mengenai anak sekolah yang bosan makan telur dianggap sebagai alasan yang tidak masuk akal dan tidak bertanggung jawab. “Ada keluhan katanya anak SD kalau diberi telur 3-4 hari berturut-turut bosan. Seharusnya ini tidak boleh terjadi,” katanya.
Padahal tujuan program untuk mempersiapkan gizi anak-anak menuju Indonesia Emas, sekaligus menyerap produksi peternak. “Kalau guru-gurunya saja tidak bertanggung jawab membiarkan telur tidak dimakan, ya serapan pasti rendah,” ujar dia.
Pihaknya mengaku para peternak banyak berharap dengan adanya MBG untuk penyerapan telur. Namun harapan itu justru berbanding terbalik dengan kenyataan.
Lebih jauh, Suwardi mengungkapkan serapan telur untuk program MBG saat ini disebut baru menyentuh angka 1 persen. Apalagi, saat ini daya beli masyarakat juga turun. “Euforia adanya MBG kemarin yang disampaikan semua akan mendukung program ketahanan pangan. Yang sudah terjadi adalah kebutuhan telur kita cukup, daya beli rendah, MBG serapannya juga tidak maksimal sehingga kondisi telur menumpuk harganya terpuruk,” tuturnya.
Ia mengaku saat diminta oleh Pemerintah untuk menjaga stok dan ketahanan pangan dalam pemenuhan protein anak-anak. Kebutuhan itu, kata dia, juga awalnya untuk menyuplai daerah terpencil.
“Pemerintah berharap untuk menjaga ketahanan pangan, stok telur dan meningkatkan potensi kebutuhan untuk protein anak-anak, yang paling mudah adalah telur. Paling mudah harganya juga murah, kan seperti itu. Ada sedikit daerah-daerah terpencil yang di situ memang distribusinya susah, itu kita maklumi,” katanya.
Diversifikasi Program Penyerapan
Selain MBG, peternak mendorong diversifikasi program penyerapan seperti intervensi gizi untuk ibu hamil dan penanganan stunting yang angkanya masih tinggi. Mereka menilai program-program ini dapat menjadi solusi ganda: memperbaiki kesehatan masyarakat sekaligus menyerap produksi telur. Tanpa langkah tersebut, surplus produksi akan terus menekan harga. “Kalau penyerapan tidak ditingkatkan lewat berbagai program, produksi yang over ini akan terus menekan harga.”
Secara nasional, katanya, produksi telur saat ini telah mencapai 18 ribu ton atau sekitar 280 juta butir per hari. Sementara kebutuhan ideal untuk MBG diperkirakan 83,5 juta butir, realisasinya baru sekitar 70 juta. Kesenjangan ini memperlihatkan lemahnya perencanaan dan implementasi program. “Produksi kami sudah cukup, tapi serapan MBG belum maksimal sehingga produksi over,” ungkapnya.
Di sisi lain, pelemahan daya beli masyarakat turut memperparah kondisi pasar. Peredaran uang yang menurun membuat konsumsi rumah tangga melemah, sehingga pasar tidak mampu menyerap produksi yang melimpah. Situasi ini menciptakan tekanan berlapis bagi peternak. “Daya beli rendah membuat produksi yang sudah swasembada tidak terserap pasar,” kata Suwardi.
Permintaan Kepada Pemerintah
Menanggapi persoalan itu, Suwardi berujar peternak meminta pemerintah segera mengambil langkah taktis, termasuk meningkatkan frekuensi konsumsi telur dalam program MBG menjadi dua hingga tiga kali per minggu. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga harga acuan di kisaran Rp 25.000–Rp 26.500 agar usaha tetap bertahan. Tanpa intervensi, mereka khawatir banyak peternak akan terimbas. “Kami minta MBG bisa menggunakan telur minimal dua kali seminggu agar harga bisa kembali sesuai acuan,” tuturnya.
Lebih jauh, para peternak juga menyoroti perlunya penataan ekosistem perunggasan dari hulu hingga hilir. Mulai dari perencanaan produksi, distribusi, hingga pembatasan peran integrator besar yang saat ini hanya diharapkan menjadi penyeimbang. Peternak rakyat disebut harus tetap menjadi tulang punggung dengan porsi dominan. “Ekosistem harus ditata, 98 persen tetap untuk peternak rakyat dan 2 persen untuk integrator sebagai penyeimbang,” kata Suwardi.
Isu Impor Telur
Isu impor telur pun menjadi sorotan kalangan peternak. Mereka menegaskan produksi nasional telah mencukupi kebutuhan, dan persoalan utama hanya terletak pada distribusi, terutama di daerah terpencil. Dengan koordinasi yang baik antardaerah, mereka yakin disparitas pasokan dapat diatasi tanpa impor. “Kami sudah mampu mencukupi kebutuhan nasional, jadi tidak perlu impor telur,” ucap Suwardi.
Peternak menilai persoalan distribusi lebih disebabkan lemahnya koordinasi dan kemauan politik di tingkat daerah. Padahal, menurut Suwardi, daerah surplus dapat dengan mudah memasok wilayah yang kekurangan jika jalur distribusi dipermudah. Untuk itu, para peternak berharap pemerintah pusat dan daerah segera menyambungkan rantai pasok tersebut. “Hanya perlu political will untuk menghubungkan daerah surplus dan minus agar tidak terjadi inflasi dan kekurangan pasokan.”
