JAKARTA – Selamat pagi, para pembaca setia. Pada hari ini, kami akan menyajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (4/5) yang mencakup berbagai isu penting seperti aksi besar-besaran dari PPPK dan P3K PW, pernyataan Jimly Asshiddiqie tentang rencana Prabowo dalam membatasi jabatan polisi di luar Polri, serta insentif sebesar Rp 11 miliar untuk guru P3K PW di Nusa Tenggara Barat (NTB). Berikut penjelasannya.
Aksi Besar-besaran dari PPPK dan P3K PW
PPPK dan P3K PW (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu) sedang bersiap menggelar aksi besar-besaran. Aksi ini diperkirakan akan dilakukan pada bulan Juni hingga Juli mendatang. Sekretaris Jenderal DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia, Rini Antika, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah cukup sabar menunggu respons dari Istana Negara terhadap surat-surat yang telah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Aliansi P3K PW Indonesia hanya ingin menyampaikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Mereka khawatir presiden hanya menerima informasi yang tidak utuh. Hal ini menjadi alasan utama mereka untuk melakukan aksi besar-besaran sebagai bentuk protes terhadap ketidakresponsifan pemerintah.
Insentif Rp 11 Miliar untuk Guru P3K PW di NTB
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, memiliki niat baik untuk memberikan insentif tambahan bagi 1.759 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3K PW) di NTB. Insentif tersebut sebesar Rp 540.000 per bulan per guru, yang diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar Rp 11,39 miliar per tahun.
Anggota Badan Anggaran DPRD NTB, Akhdiansyah, menyambut baik langkah ini. Menurutnya, pemberian insentif ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru paruh waktu. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dan kinerja guru-guru tersebut.
KPK Menduga Staf Ahli Menhub Terima Uang Proyek DJKA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga bahwa staf ahli Menteri Perhubungan era Budi Karya Sumadi (BKS) dan Dudy Purwagandhi, Robby Kurniawan (RB), menerima uang atas imbalan proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik memeriksa Robby Kurniawan pada 5 Mei 2026 sebagai saksi kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub. Penyidik mendapatkan informasi adanya dugaan penerimaan uang oleh saudara RB, sehingga mereka melakukan konfirmasi terhadap informasi tersebut.
ASN Kumpulkan Uang untuk Bupati
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengumpulkan uang antara Rp 3 juta hingga Rp 10 juta untuk Syamsul Auliya Rachman saat menjabat sebagai bupati. Pengumpulan uang ini dilakukan secara mandiri oleh para ASN, bahkan dengan cara meminjam.
Uang tersebut kemudian dikumpulkan secara berjenjang kepada atasan para ASN tersebut. Hal ini menjadi dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh bupati kepada para perangkat daerah. Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, mengungkapkan bahwa pengumpulan uang ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
Jimly Asshiddiqie Ungkap Prabowo Bakal Batasi Jabatan Polisi di Luar Polri
Ketua Komisi Reformasi Polri, Prof. Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo bakal membatasi jabatan polisi di luar Polri. Hal ini disampaikan Jimly seusai Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pada Selasa (5/5).
Jimly menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menyetujui keputusan untuk menentukan secara limitatif jabatan-jabatan tertentu yang bisa diisi oleh polisi di luar institusi Polri. Keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan.
