BI Resmikan GPIPS Nasional, Fokus Perkuat Produksi hingga Distribusi Pangan

Teks Foto : Peluncuran GPIPS Nasional menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. (ist)

SIDOARJO – Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (13/5/2026). Program ini menjadi langkah lanjutan dalam memperkuat stabilitas harga pangan sekaligus membangun sistem ketahanan pangan nasional yang lebih berkelanjutan.

GPIPS merupakan pengembangan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang selama ini dijalankan untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok di berbagai daerah. Melalui program baru tersebut, pemerintah ingin memperluas fokus pengendalian inflasi dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Peluncuran GPIPS dihadiri sejumlah kementerian, Komisi XI DPR RI, Badan Pangan Nasional, Bulog, pemerintah daerah, hingga Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Pulau Jawa. Kehadiran berbagai pihak tersebut menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, mengatakan tantangan pangan saat ini semakin kompleks, mulai dari dampak cuaca ekstrem, hambatan distribusi, hingga tekanan ekonomi global yang memengaruhi rantai pasok dan harga pangan.

Menurutnya, GPIPS dirancang sebagai strategi nasional untuk memperkuat pengendalian inflasi pangan melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

“Pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan berkelanjutan,” ujar Aida.

Pelaksanaan GPIPS 2026 sebelumnya telah dimulai di wilayah Sumatera dan kini dilanjutkan di Pulau Jawa sebagai peluncuran nasional. Program tersebut selanjutnya akan diperluas ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

Selain peluncuran GPIPS, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID guna menyusun langkah strategis pengendalian inflasi pangan di daerah.

Dalam jangka pendek, pemerintah memfokuskan langkah pada peningkatan produksi pangan, penguatan distribusi, dukungan pembiayaan sektor pertanian, serta perluasan kerja sama antardaerah. Sementara untuk jangka panjang, strategi diarahkan pada pembangunan sistem pangan berkelanjutan melalui perbaikan infrastruktur irigasi, penguatan inovasi pertanian, serta pengembangan ekosistem pangan terpadu dari hulu hingga hilir.

Bank Indonesia mencatat inflasi nasional pada April 2026 berada di level 2,42 persen secara tahunan. Sementara inflasi kelompok pangan bergejolak atau volatile food tercatat sebesar 3,37 persen dan masih berada dalam rentang sasaran pemerintah.