JAKARTA – Di berbagai kandang ayam petelur yang tersebar di Blitar, Lampung, Kendal hingga Sidrap, muncul harapan baru yang mulai berkembang seiring dengan berjalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya ditargetkan menjadi mesin besar dalam memenuhi kebutuhan gizi nasional, tetapi juga diharapkan menjadi penyangga ekonomi bagi para peternak rakyat yang selama bertahun-tahun hidup di tengah gejolak harga pakan dan fluktuasi harga telur.
Pemerintah kini berusaha memastikan bahwa jutaan butir telur yang akan masuk ke piring anak-anak sekolah Indonesia berasal dari produksi lokal, bukan dari impor atau rantai pasok besar yang terpusat. Di balik kebijakan ini, tersimpan pertaruhan besar: apakah MBG mampu menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus solusi gizi nasional?
Ketika kebutuhan protein hewani menjadi perhatian utama dalam program tersebut, telur muncul sebagai komoditas strategis. Harganya relatif terjangkau, distribusinya luas, mudah diolah, dan memiliki kandungan gizi tinggi. Namun di sisi lain, meningkatnya kebutuhan telur dalam skala nasional juga memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan produksi, distribusi, stabilitas harga, hingga keberlanjutan usaha peternak rakyat.
Telur Sebagai Sumber Protein Murah dan Efektif
Di banyak negara, telur kerap disebut sebagai sumber protein paling murah dan paling mudah dijangkau. Kandungan proteinnya tinggi, mengandung vitamin penting, serta mudah diterima berbagai kelompok usia.
Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menyebut telur sebagai salah satu sumber protein hewani paling efisien karena memiliki kandungan asam amino esensial lengkap. Satu butir telur ayam mengandung sekitar 6 gram protein dan berbagai mikronutrien penting seperti vitamin A, vitamin D, vitamin B12, kolin, hingga selenium.
Dalam konteks Indonesia, telur memiliki keunggulan lain: produksinya tersebar luas dan relatif dekat dengan pusat konsumsi. Karena itu, pemerintah melihat telur sebagai komponen penting dalam menu MBG.
Menjaga Harga di Tingkat Peternak
Di luar isu gizi, Program MBG juga mulai dilihat sebagai instrumen stabilisasi harga produk peternakan. Selama bertahun-tahun, peternak ayam petelur di Indonesia hidup dalam siklus fluktuasi harga yang tajam. Ketika produksi melimpah dan permintaan turun, harga telur di tingkat peternak bisa jatuh jauh di bawah biaya produksi. Situasi itu beberapa kali memicu protes peternak di berbagai daerah.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan Indonesia saat ini sudah mencapai swasembada bahkan surplus untuk komoditas daging ayam dan telur. Menurutnya, MBG justru dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga.
“Terkait dengan kebutuhan protein hewani untuk program Makan Bergizi Gratis, saat ini dan tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk komoditas daging ayam dan telur, Indonesia sudah swasembada, bahkan kita sudah surplus dan kita sedang ekspor ke beberapa negara,” katanya.
Kesiapan Produksi dan Distribusi
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi telur ayam ras nasional pada 2024 mencapai sekitar 6,5 juta ton. Sentra terbesar produksi telur berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan.
Sementara itu, data Kementerian Pertanian menunjukkan konsumsi telur masyarakat Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, konsumsi telur nasional diperkirakan mencapai lebih dari 7 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut masih relatif rendah dibandingkan sejumlah negara Asia lainnya, sehingga pemerintah melihat ruang peningkatan konsumsi protein hewani masih sangat besar.
Dalam konteks itu, MBG dinilai dapat menjadi katalis baru peningkatan konsumsi protein masyarakat sekaligus menciptakan pasar yang lebih stabil bagi peternak.
Keberlanjutan Usaha Peternak
Pemerintah juga berupaya memastikan bahwa kebutuhan telur dalam program MBG dipenuhi dari produksi dalam negeri. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis sejak awal dirancang tidak hanya untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi di tingkat daerah.
Karena itu, BGN meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengutamakan bahan pangan hasil produksi lokal, termasuk untuk kebutuhan telur yang menjadi salah satu sumber protein utama dalam menu MBG.
“SPPG diminta mengutamakan produk dan produksi lokal, termasuk untuk kebutuhan telur dalam Program MBG,” ucapnya di Jakarta, Jumat (13/5/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan arah besar kebijakan pemerintah: rantai pasok pangan MBG tidak boleh terpusat hanya pada pemasok besar nasional. Pemerintah ingin uang yang berputar dari program itu juga menghidupkan ekonomi desa, koperasi peternak, dan pelaku usaha pangan lokal.
Pendekatan Lokal dan Beragam
Dadan menjelaskan, bahkan jika mitra pelaksana MBG memiliki koperasi atau pemasok sendiri, sumber bahan pangan tetap diharapkan berasal dari produksi peternak di wilayah masing-masing.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar. Kebijakan tersebut juga disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar kebutuhan telur dalam Program MBG dipenuhi dari produksi dalam negeri.
“Sesuai keinginan Presiden, telur untuk Program MBG terutama wajib menggunakan produksi lokal,” sambungnya.
Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap MBG tidak mematikan keragaman pangan lokal. Sebaliknya, program itu diharapkan menjadi instrumen penguatan pangan berbasis daerah.
