INDONESIAKINI.ID – Penyidik perlu membuktikan hubungan sebab-akibat antara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan kemungkinan tindak pidana makar. Tanpa bukti yang menjelaskan tujuan serta dampak penyadapan, pengaitan kedua perkara itu belum cukup untuk menunjukkan adanya niat menyerang atau menghalangi presiden menjalankan tugasnya.
Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Milda Istiqomah, mengatakan Pasal 160 KUHP mendefinisikan makar sebagai niat melakukan serangan yang telah diwujudkan melalui persiapan. Karena itu, penyidik perlu menerangkan tujuan penyadapan yang diduga berlangsung selama setahun, pada 2025-2026, dan membuktikan kaitannya dengan unsur pidana tersebut.
“Pertanyaannya, tujuan dari penyadapan ilegal dalam setahun, dari 2025-2026, itu apa? Itu yang harus dibuktikan oleh penyidik,” kata Milda kepada BBC News Indonesia. Ia juga mempertanyakan apakah informasi hasil penyadapan dimaksudkan untuk mencegah presiden menjalankan fungsi sebagai kepala negara.
Polri mengumumkan pada 3 November 2026 bahwa mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi menjadi tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap presiden serta sejumlah pejabat, anggota DPR, tokoh politik, aktivis, dan mahasiswa. Saat itu, polisi menyebut dugaan pelanggaran meliputi penyadapan, akses ilegal, dan manipulasi elektronik, sementara dugaan makar masih didalami.
Sehari setelah pengumuman tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan dugaan perbuatan itu mengarah pada makar karena dinilai membahayakan keselamatan presiden. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra kemudian mengatakan dugaan tersebut mengarah pada ketentuan Pasal 191-193 KUHP, dengan indikasi upaya melumpuhkan presiden agar pemerintahan tidak berjalan baik.
Dalam rapat bersama Komisi III DPR pada 12 November 2026, Kapolri Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa polisi telah menerbitkan laporan baru untuk menyelidiki dugaan turut serta atau permufakatan jahat melakukan makar. Namun, ia menegaskan temuan dalam kasus penyadapan tidak otomatis membuktikan makar dan perkara itu masih membutuhkan pendalaman.
Polisi kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat. Menurut paparan Suyudi, Listyo diduga menentukan target dan menerima hasil penyadapan; Ahrie meneruskan perintah kepada operator; Eko menyetujui penyadapan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik; sedangkan Slamet diduga menyetujui pelaksanaan dan mengirim laporan serta analisis kepada Listyo.
Hingga 17 November, Polri belum menetapkan tersangka dalam perkara makar. Penyidik telah memeriksa 59 saksi, termasuk para tersangka, dan menggeledah rumah di Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga digunakan Eko sebagai posko. Bareskrim dan Kejaksaan menunda ekspose perkara dugaan makar hingga pekan berikutnya, sementara muncul narasi konflik kepentingan dan politik terkait kedekatan Listyo dengan mantan Presiden Joko Widodo.
Penulis: Indonesiakini.id





