SURABAYA – Rencana pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melaksanakan umrah secara mandiri menimbulkan beragam reaksi dari pelaku industri perjalanan ibadah.
Direktur Utama Chatour Travel, H. Khusaini Basir, menilai bahwa kebijakan tersebut perlu diikuti dengan kesiapan masyarakat dan regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan risiko di kemudian hari.
“Umrah mandiri memang membuka pilihan baru, tapi jangan sampai disalahartikan sebagai bebas tanpa aturan. Jamaah tetap harus paham prosedur dan tanggung jawabnya sebelum berangkat,” ujarnya saat ditemui di Favehotel MEX Surabaya, Jumat (24/10/2025).
Menurut Khusaini, Chatour Travel telah menjalin komunikasi dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Jawa Timur, Asyadul Anam, guna memahami arah kebijakan baru tersebut.
“Kami berdiskusi langsung dengan Pak Asyadul Anam. Beliau menegaskan, meskipun umrah mandiri dibolehkan, pemerintah tetap menyiapkan aturan turunan agar keselamatan dan kenyamanan jamaah terjamin,” jelasnya.
Khusaini menambahkan, tanpa persiapan matang, jamaah yang berangkat tanpa pendampingan biro perjalanan berisiko menghadapi kendala di lapangan, mulai dari bahasa, transportasi, hingga akomodasi.
“Kalau jamaah tiba-tiba tersesat, sakit, atau mengalami masalah administratif di Tanah Suci, siapa yang akan membantu? Travel umrah hadir untuk memastikan semua kebutuhan itu terpenuhi,” katanya.
Ia mengingatkan, pelaksanaan umrah bukan hanya soal keberangkatan, tetapi juga sistem pelayanan terpadu mulai dari bimbingan ibadah, penginapan, transportasi, hingga keamanan jamaah.
“Silakan saja umrah mandiri, tapi pikirkan dulu kemampuan diri. Jangan sampai niat ibadah malah terganggu karena kurang persiapan,” tambahnya.
Sebagai biro resmi, Chatour Travel terus memperkuat jaringan kemitraan di berbagai daerah. Hingga 2025, mereka memiliki lebih dari 400 agen resmi yang melayani pendaftaran umrah di seluruh Indonesia, dengan jumlah keberangkatan rata-rata 14.000–16.000 jamaah per musim.
“Kami juga memberikan layanan pembayaran yang fleksibel, termasuk program ‘BUMN’ atau Berangkat Umrah Metode Nyicil, agar masyarakat lebih mudah berangkat tanpa memberatkan biaya di awal,” tutur Khusaini.
Pada Februari 2025, Chatour juga resmi memperoleh izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan telah menerima sekitar 400 pendaftar hingga Oktober tahun ini.
“Langkah ini bagian dari komitmen kami untuk memperluas pelayanan ibadah umat dengan tetap mengutamakan kenyamanan dan keamanan jamaah,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang PHU Kemenag Jatim, Mohammad Asyadul Anam, menegaskan bahwa pelaksanaan umrah mandiri tetap harus dijalankan secara akuntabel dan berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak.
“Program ini tidak bisa berjalan sendiri. Harus ditopang bersama antara pemerintah dan pelaku usaha agar tetap berkesinambungan,” ujarnya dalam sosialisasi kebijakan umrah di Surabaya.
Asyadul menjelaskan, meski Kemenag belum membuka izin baru untuk biro umrah, agen di bawah naungan biro pusat masih diperbolehkan melakukan pemasaran, selama dalam pengawasan dan koordinasi yang baik.
“Hubungan antara biro pusat dan agen harus dibangun atas dasar kepercayaan. Ini penting agar kasus penipuan seperti yang pernah terjadi dengan kerugian miliaran rupiah tidak terulang,” tegasnya.
Asyadul juga mengungkapkan, mulai 2026, pemerintah Arab Saudi akan memangkas jumlah perusahaan mitra (syarikah) yang bekerja sama dengan Indonesia dalam penyelenggaraan haji.
“Kalau sebelumnya ada delapan perusahaan, tahun depan hanya dua yang ditunjuk, yaitu Reken Masyarik dan Betges,” katanya.
Pembatasan ini, menurutnya, memiliki sisi positif dalam hal pengawasan kualitas, namun juga berpotensi mengurangi kompetisi sehat di sektor layanan haji.
Jawa Timur disebut sebagai salah satu daerah dengan potensi jamaah terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Kemenag Jatim, setiap tahun sekitar 250 ribu warga berangkat umrah, sementara kuota haji reguler mencapai 35.192 orang.
“Waiting list haji di Jatim mencapai 1,1 juta orang. Artinya, potensi pengembangan industri perjalanan ibadah di daerah ini sangat besar,” ungkap Asyadul.
Ia menekankan, biro travel akan mampu bertahan jika dikelola dengan manajemen yang profesional, transparan, dan fokus pada pelayanan.
“Modal besar tidak menjamin sukses. Yang penting itu manajemen dan kepercayaan jamaah,” ucapnya.
Lebih lanjut, Asyadul menjelaskan bahwa biaya penugasan petugas haji telah diatur berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU) luar negeri. Selain itu, sistem pelaporan subsidi dan manfaat dana haji kini bisa diakses secara real-time melalui aplikasi Kemenag.
“Nilai manfaat bisa dicek langsung oleh jamaah. Hanya saja, belum semua jamaah memahami fitur tersebut,” ujarnya.
