Untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade, para pemimpin bisnis terkemuka dari Jepang terpaksa menunda rencana kunjungan mereka ke Beijing, Tiongkok. Keputusan ini menggarisbawahi dampak yang semakin nyata dari ketegangan diplomatik yang membayangi hubungan antara dua kekuatan ekonomi terbesar di Asia tersebut.
Japan-China Economic Association mengumumkan bahwa delegasi yang rencananya akan terdiri dari sekitar 200 eksekutif perusahaan terkemuka telah membatalkan perjalanan yang semula dijadwalkan pada 20 Januari 2026. Organisasi tersebut menyatakan adanya kendala signifikan dalam mendapatkan jadwal pertemuan yang memadai dengan para pejabat Tiongkok. Hingga saat ini, jadwal pengganti pun belum dapat ditentukan.
Delegasi bisnis ini rencananya akan dihadiri oleh para pimpinan puncak dari perusahaan-perusahaan raksasa seperti Mitsubishi Corp. dan Panasonic Holdings. Selain itu, perwakilan dari organisasi bisnis paling berpengaruh di Jepang, Keidanren, serta Kamar Dagang dan Industri Jepang, juga dijadwalkan untuk berpartisipasi.
Berdasarkan draf agenda yang telah disusun, para delegasi tersebut juga berupaya untuk dapat bertemu dengan tokoh-tokoh penting di Tiongkok, termasuk Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024, Perdana Menteri Li Qiang sempat bertemu dengan delegasi bisnis Jepang, dan pada awal 2025, Wakil Perdana Menteri He Lifeng menjadi tuan rumah bagi pertemuan serupa.
Penundaan kunjungan ini merupakan yang pertama kalinya terjadi dalam kurun waktu lebih dari 13 tahun. Misi tahunan yang bertujuan untuk mempererat kerja sama ekonomi ini terpaksa terhenti akibat memanasnya tensi politik. Situasi ini diduga kuat mencerminkan ketidakpuasan Beijing terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, terkait isu Taiwan.
“Dalam kondisi hubungan Jepang-Tiongkok saat ini, kami telah melakukan upaya maksimal agar delegasi ini dapat tetap terlaksana. Namun, kami menghadapi kesulitan yang cukup berarti dalam menjalin pertukaran yang memadai dengan lembaga-lembaga pemerintah Tiongkok, termasuk dalam hal penjadwalan pertemuan dengan para pemimpin nasional,” ungkap asosiasi tersebut, seperti dikutip dari Bloomberg pada Kamis (31/12).
Sejarah Kunjungan Bisnis Tahunan
Kunjungan delegasi bisnis Jepang ke Tiongkok ini sejatinya merupakan agenda rutin yang telah berlangsung setiap tahun sejak tahun 1975. Tradisi ini hanya terhenti selama masa pandemi COVID-19 dan pada tahun 2012, ketika hubungan kedua negara mengalami kemunduran drastis akibat sengketa diplomatik terkait kepemilikan pulau-pulau yang disengketakan di Laut Tiongkok Timur.
Respons Tiongkok dan Dampak Pernyataan Taiwan
Menanggapi pembatalan perjalanan penting ini, Kementerian Luar Negeri Tiongkok kembali menyampaikan kecaman terhadap pernyataan Sanae Takaichi yang dianggapnya “keliru”. Dalam konferensi pers rutinnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mendesak Jepang untuk segera menarik kembali pernyataan tersebut. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjalinnya pertukaran normal antara Tiongkok dan Jepang.
Memanasnya hubungan kedua negara ini berawal sejak awal November, ketika Sanae Takaichi menyatakan bahwa Jepang dapat mengklasifikasikan potensi invasi Tiongkok ke Taiwan sebagai sebuah “situasi yang mengancam kelangsungan hidup”. Pernyataan ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, karena dapat menjadi dasar bagi Jepang untuk mengerahkan kekuatan militernya. Tiongkok, yang secara tegas mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya, memandang isu terkait pulau demokratis tersebut sebagai urusan dalam negeri yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar.
Tiongkok telah berulang kali menuntut agar pernyataan Takaichi tersebut ditarik. Namun, Perdana Menteri Jepang tersebut bersikeras bahwa kebijakan Jepang terhadap Taiwan tidak mengalami perubahan dan komentarnya tidak perlu dicabut. Sebagai respons atas penolakan tersebut, Beijing telah mengambil sejumlah langkah pembalasan, termasuk pembatasan terhadap impor produk makanan laut dan film yang berasal dari Jepang.
Lebih lanjut, Tiongkok juga telah mengeluarkan imbauan kepada warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Jepang. Hal ini berdampak signifikan terhadap pertumbuhan jumlah wisatawan asal Tiongkok ke Jepang, yang kini melambat ke level terendah dalam hampir empat tahun terakhir.
Implikasi Ekonomi Jangka Panjang
Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar bagi Jepang. Data bea cukai Jepang menunjukkan bahwa impor dan ekspor antara kedua negara menyumbang sekitar 20 persen dari total perdagangan Jepang pada tahun 2024. Meskipun saat ini Tiongkok belum secara eksplisit menggunakan komoditas penting seperti rare earth sebagai alat tekanan dalam sengketa diplomatik ini, potensi pembalasan ekonomi jangka panjang dari Tiongkok tetap menjadi ancaman serius yang dapat merugikan perekonomian Jepang secara keseluruhan. Penundaan kunjungan bisnis ini menjadi sinyal awal yang mengkhawatirkan mengenai potensi dampak ekonomi yang lebih luas jika ketegangan diplomatik ini terus berlanjut.
