Rusia Kecam Barat atas Serangan Drone Ukraina di Kherson, Tuduh Keterlibatan Terselubung
Moskow – Rusia dengan keras mengutuk respons negara-negara Barat yang dianggapnya minim terhadap serangan drone Ukraina yang menewaskan warga sipil di Wilayah Kherson saat perayaan Tahun Baru 2026. Otoritas Rusia menuding kebungkaman Barat sebagai bentuk “keterlibatan” tidak langsung dalam apa yang mereka sebut sebagai “kejahatan berdarah” yang dilakukan oleh Ukraina. Serangan yang terjadi sesaat sebelum tengah malam pada 31 Desember 2025 ini dilaporkan melibatkan puluhan drone yang juga membawa senjata pembakar, menyasar desa pesisir Khorly.
Menurut laporan pejabat Rusia, insiden tragis ini merenggut nyawa setidaknya 27 orang, termasuk seorang bocah laki-laki berusia lima tahun. Gennady Gatilov, Duta Besar Rusia untuk PBB di Jenewa, menyatakan, “Kami dengan tegas mengutuk tindakan barbar yang keterlaluan ini oleh Zelensky dan kelompoknya, yang telah lama berubah menjadi monster haus darah.”
Moskow berargumen bahwa Ukraina, di bawah kepemimpinan Presiden Zelensky, berupaya mempertahankan kekuasaan dengan segala cara dan mengalihkan perhatian publik dari kegagalan militer mereka dalam menghadapi Rusia. “Mereka akan menggagalkan setiap upaya menuju solusi damai bagi konflik tersebut,” tegas Gatilov.
Tuntutan kepada PBB dan Aksi “Keheningan Strategis” Barat
Gatilov secara khusus menuntut agar Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Volker Turk, serta badan-badan PBB terkait, secara terbuka mengutuk serangan drone Ukraina tersebut. Ia menekankan bahwa “Berdiam diri sama saja dengan keterlibatan dan secara terang-terangan ikut dalam kejahatan berdarah neo-Nazi.”
Senada dengan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menuduh Barat menerapkan “keheningan strategis” dan “menutup mata” terhadap apa yang ia sebut sebagai “aksi teroris” yang dilakukan Kiev selama bertahun-tahun. Zakharova menambahkan, “Mereka (Barat) mengabaikan gambar-gambar mengerikan dari lokasi kejadian yang memperlihatkan mayat-mayat hangus, ini jelas tidak memiliki hati nurani.”
Perbandingan dengan Kekejaman Masa Lalu dan Status Wilayah yang Disengketakan
Gubernur Wilayah Kherson, Vladimir Saldo, menyamakan serangan drone di malam tahun baru itu dengan pembantaian Odessa pada Mei 2014, di mana puluhan aktivis pro-Rusia tewas dalam kebakaran. Saldo menegaskan, “Para korban adalah warga sipil yang merayakan Tahun Baru, termasuk keluarga dan anak-anak, dan tidak ada target militer yang hadir di acara tersebut.”
Para pejabat Rusia bahkan membandingkan serangan drone yang terjadi pada malam pergantian tahun tersebut dengan kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Nazi selama Perang Dunia II.
Penting untuk dicatat bahwa Wilayah Kherson dan Wilayah Zaporozhye, bersama dengan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, telah bergabung dengan Federasi Rusia pada tahun 2022 sebagai hasil dari referendum lokal. Wilayah-wilayah ini secara konsisten menjadi target utama serangan yang diklaim Rusia sebagai serangan membabi buta dari pihak Ukraina.
Komite Investigasi Rusia telah secara resmi membuka kasus pidana terkait insiden terbaru ini, dan secara tegas menyatakan bahwa insiden tersebut merupakan tindakan teroris.
Latar Belakang Konflik dan Dampak terhadap Warga Sipil
Serangan drone di Khorly, Wilayah Kherson, yang dilaporkan terjadi pada malam pergantian tahun 2025-2026, menambah daftar panjang kekerasan yang terus membayangi wilayah tersebut. Laporan menyebutkan puluhan drone digunakan dalam serangan tersebut, yang tidak hanya menyebabkan korban jiwa tetapi juga kerusakan material yang signifikan. Senjata pembakar yang digunakan dalam serangan ini menimbulkan kekhawatiran tambahan mengenai tingkat kebrutalan yang dikerahkan.
Klaim Rusia mengenai korban sipil, termasuk anak-anak, menyoroti dampak kemanusiaan yang mengerikan dari konflik yang terus berlanjut. Pernyataan dari pejabat Rusia mengenai “monster haus darah” dan perbandingan dengan kekejaman Nazi mencerminkan retorika yang semakin memanas dari pihak Moskow, yang bertujuan untuk memobilisasi dukungan domestik dan internasional terhadap narasi mereka.
Sementara itu, tuduhan terhadap Barat mengenai “keheningan strategis” menunjukkan upaya Rusia untuk menciptakan tekanan diplomatik dan moral. Dengan menyoroti apa yang mereka lihat sebagai standar ganda Barat dalam menanggapi konflik, Rusia berupaya mengisolasi Ukraina secara politik dan merusak dukungan yang diterima Kiev dari negara-negara Barat.
Analisis Retorika dan Implikasi Internasional
Analisis terhadap pernyataan para pejabat Rusia, seperti Gatilov dan Zakharova, mengungkapkan pola retorika yang konsisten dalam menggambarkan tindakan Ukraina sebagai teroris dan barbar. Penggunaan istilah seperti “neo-Nazi” dan perbandingan dengan periode kelam sejarah dunia bertujuan untuk memicu reaksi emosional dan delegitimasi rezim Ukraina di mata dunia.
Permintaan agar PBB secara terbuka mengutuk serangan Ukraina juga dapat dilihat sebagai upaya untuk mendorong badan internasional tersebut agar mengambil sikap yang lebih tegas, yang pada gilirannya dapat memengaruhi dinamika konflik. Namun, PBB sendiri seringkali terjebak dalam dilema politik, di mana kekuatan anggota memiliki kepentingan yang berbeda-beda.
Status hukum wilayah-wilayah yang telah dianeksasi oleh Rusia, seperti Kherson dan Zaporozhye, tetap menjadi sumber ketegangan utama dalam konflik. Mayoritas komunitas internasional tidak mengakui aneksasi tersebut, dan melihat tindakan militer Ukraina di wilayah-wilayah ini sebagai upaya untuk merebut kembali kedaulatan mereka.
Serangan di Khorly, terlepas dari narasi yang disajikan oleh masing-masing pihak, merupakan pengingat brutal akan biaya manusia yang harus dibayar dalam perang ini. Investigasi independen terhadap insiden tersebut, yang mencakup pengumpulan bukti dan kesaksian, akan sangat penting untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi dan untuk akuntabilitas di masa depan.
Dampak jangka panjang dari konflik ini terhadap stabilitas regional dan tatanan internasional masih belum pasti. Namun, eskalasi retorika dan tuduhan timbal balik dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian masih akan panjang dan penuh tantangan.
