Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengantisipasi potensi banjir pesisir atau rob yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah utara Jakarta hingga tanggal 7 Januari 2026. Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai infrastruktur dan sumber daya manusia untuk meminimalisir dampak bencana alam ini.
Kesiapan Infrastruktur Pengendali Banjir Pesisir
Langkah antisipatif utama yang telah disiapkan oleh Dinas SDA DKI Jakarta meliputi optimalisasi fungsi rumah pompa dan pintu air, pembangunan tanggul darurat, serta penyiagaan personel yang disebut “Pasukan Biru”.
Rumah Pompa dan Pintu Air Siaga Penuh
Seluruh rumah pompa dan pintu air yang berlokasi di sepanjang pesisir utara Jakarta telah disiagakan untuk beroperasi secara optimal. Lokasi-lokasi strategis yang menjadi fokus kesiapsiagaan antara lain:
- Pintu Air Marina
- Rumah Pompa Waduk Pluit
- Pompa di wilayah Kali Asin
- Pompa di wilayah Ancol
- Pompa di area Junction PIK
- Pompa di Muara Angke
- Pompa di Pasar Ikan
- Pompa di Tanjungan
“Kami berharap seluruh langkah-langkah ini dapat efektif menahan limpasan air laut, sehingga aktivitas masyarakat di wilayah pesisir dapat terus berjalan dengan aman dan lancar,” ujar Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, dalam keterangan resminya. Kesiapan infrastruktur ini menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan banjir rob.
Pembangunan Tanggul Darurat sebagai Solusi Jangka Pendek
Selain mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada, Dinas SDA juga mengambil langkah konstruksi jangka pendek dengan membangun tanggul darurat. Pembangunan ini dilakukan sembari menunggu realisasi proyek tanggul laut yang lebih besar dalam kerangka National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Tanggul darurat ini dibangun di beberapa titik kritis yang rentan terdampak rob, meliputi:
- Muara Angke
- Muara Baru
- Sunda Kelapa
- Jalan R.E. Martadinata, tepatnya di depan Jakarta International Stadium (JIS)
- Marunda Pulo
Tindakan ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan perlindungan berlapis bagi warga pesisir, baik melalui pemeliharaan infrastruktur eksisting maupun pembangunan solusi sementara yang cepat dan efektif.
Peringatan Dini dan Wilayah Potensial Terdampak
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta turut berperan aktif dengan mengeluarkan peringatan kewaspadaan dini terhadap potensi banjir rob yang diperkirakan berlangsung hingga 7 Januari 2026. Peringatan ini didasarkan pada informasi ilmiah dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Maritim Tanjung Priok.
Informasi tersebut menyoroti adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan dua kondisi astronomis penting: fase bulan purnama dan perigee, yang dikenal juga sebagai fenomena supermoon. Kombinasi ini berpotensi menyebabkan kenaikan permukaan air laut yang signifikan.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, menjelaskan, “Puncak pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 06.00 hingga 12.00 WIB, sehingga masyarakat di wilayah pesisir perlu meningkatkan kewaspadaan.”
Berdasarkan analisis tersebut, tujuh wilayah pesisir utara Jakarta diidentifikasi memiliki potensi terdampak rob yang lebih tinggi. Wilayah-wilayah tersebut adalah:
- Tanjungan
- Muara Angke
- Muara Baru
- Marunda
- Pasar Ikan (Sunda Kelapa)
- Tanjung Priok dan Kalibaru
- Ancol
Pemprov DKI Jakarta melalui BPBD mengimbau seluruh masyarakat yang berdomisili di wilayah-wilayah tersebut untuk senantiasa berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi genangan air yang dapat ditimbulkan oleh banjir rob. Langkah-langkah pencegahan pribadi seperti memindahkan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi dan memantau informasi cuaca dari sumber terpercaya sangat disarankan.
Fenomena alam seperti supermoon dan pasang maksimum air laut memang tidak dapat dihindari, namun dengan kesiapsiagaan yang matang dari pemerintah dan kesadaran masyarakat, dampak buruknya dapat diminimalisir. Upaya terpadu antara Dinas SDA dan BPBD DKI Jakarta ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam melindungi warganya dari ancaman bencana alam hidrometeorologi.
