SURABAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Prima Master Bank yang berkantor pusat di Jalan Jembatan Merah Nomor 15–17, Surabaya. Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-9/D.03/2026 tertanggal 27 Januari 2026.
Langkah tegas ini diambil OJK sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas industri perbankan nasional serta melindungi kepercayaan masyarakat. BPR Prima Master Bank dinilai tidak mampu memperbaiki kondisi keuangannya meskipun telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup oleh regulator.
OJK menjelaskan, sejak 20 Desember 2024 BPR Prima Master Bank telah ditetapkan berstatus Bank Dalam Penyehatan (BDP). Pada saat itu, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank berada di bawah 12 persen, sehingga tingkat kesehatannya masuk kategori tidak sehat.
Namun, hingga batas waktu yang ditetapkan, upaya penyehatan yang diwajibkan OJK tidak menunjukkan hasil yang memadai. Kondisi keuangan bank tidak kunjung membaik hingga 19 Desember 2025. Atas dasar tersebut, OJK kemudian menaikkan status BPR Prima Master Bank menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR), yang menandakan bank tidak lagi dapat dipulihkan melalui langkah internal manajemen maupun pemegang saham.
Permasalahan utama yang dihadapi bank tersebut adalah lemahnya permodalan. OJK menilai manajemen dan pemegang saham tidak mampu memenuhi kewajiban penambahan modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPR Syariah.
Dalam perkembangan berikutnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui keputusan tertanggal 21 Januari 2026 menyatakan tidak akan melakukan penyelamatan terhadap BPR Prima Master Bank. LPS kemudian meminta OJK untuk mencabut izin usaha bank tersebut.
Menindaklanjuti permintaan LPS, OJK resmi mencabut izin usaha BPR Prima Master Bank. Selanjutnya, LPS akan menjalankan tugas dan kewenangannya, termasuk penjaminan simpanan nasabah serta pelaksanaan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
OJK mengimbau para nasabah untuk tetap tenang dan tidak panik. Dana masyarakat yang disimpan di BPR, termasuk di BPR Prima Master Bank, dijamin oleh LPS sepanjang memenuhi ketentuan penjaminan yang berlaku.
“Nasabah tidak perlu khawatir. Simpanan tetap dijamin sesuai dengan ketentuan LPS,” tegas OJK.
Pencabutan izin ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa OJK tidak akan ragu menindak bank yang tidak sehat demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan melindungi kepentingan masyarakat.
