JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan ke berbagai program strategis pemerintah mengalami pertumbuhan yang signifikan sepanjang tahun 2025. Salah satu contohnya adalah pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang mencapai angka Rp148,6 triliun. Dana ini digunakan sebagai modal awal pembangunan sekitar 80.000 KDMP di berbagai daerah di Indonesia. Program ini menjadi bagian dari upaya penguatan ekonomi berbasis desa melalui dukungan sektor jasa keuangan.
Selain itu, OJK juga melaporkan adanya pembiayaan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp1,02 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung operasional 952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan dana ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses terhadap makanan bergizi yang lebih baik.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa industri jasa keuangan secara konsisten mendukung kebijakan keberlanjutan pemerintah melalui penyediaan pembiayaan bagi program-program prioritas. Ia menekankan bahwa pengembangan sektor jasa keuangan harus mampu memberikan kontribusi langsung terhadap perekonomian nasional.
“Yang kami dorong adalah pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan yang kontributif,” ujar Friderica dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK), Kamis (5/2/2026).
Friderica menyebutkan bahwa kontribusi pembiayaan pembangunan oleh lembaga jasa keuangan sepanjang 2025 mencapai Rp9.540 triliun, dengan kredit perbankan sebagai kontributor utama yang tumbuh sebesar 9,53%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan tetap stabil dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kondisi fundamental perekonomian dan kinerja sektor jasa keuangan sangat solid, menjadi modalitas yang sangat penting untuk kelanjutan kita ke depan,” tambahnya dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan OJK, Kamis (5/2/2026).
Dia menambahkan bahwa berbagai program prioritas pemerintah yang berjalan telah menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,11% pada 2025.
“Kontribusi pembiayaan pembangunan oleh lembaga jasa keuangan mencapai Rp9.540 triliun, utamanya kredit perbankan yang tumbuh 9,53%, indikator likuiditas profil risiko dan solvabilitas industri jasa keuangan terpantau solid,” ujarnya.
Friderica menjelaskan bahwa indikator likuiditas, profil risiko, dan solvabilitas industri jasa keuangan terpantau tetap solid. Kondisi ini mengindikasikan kapasitas besar bagi sektor keuangan untuk terus melanjutkan pembiayaan pembangunan.
Selain itu, penyaluran pembiayaan yang kuat ke program-program strategis tersebut turut mendorong kinerja kredit perbankan secara keseluruhan. Hingga Desember 2025, OJK mencatat total kredit perbankan mencapai Rp8.585,8 triliun atau tumbuh 9,63% secara tahunan. Capaian pertumbuhan kredit tersebut sejalan dengan target OJK yang berada pada kisaran 9% hingga 11% untuk sepanjang 2025.
Seiring dengan hal tersebut, menurut Friderica, sinergi antara OJK dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta Lembaga Penjamin Simpanan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), bersama seluruh pelaku industri jasa keuangan, berkontribusi signifikan terhadap capaian tersebut.
Memasuki 2026, OJK mencermati meningkatnya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi yang memicu pergeseran kualitas perdagangan dan pola aliran modal global. Meski demikian, Indonesia dinilai tetap resilien dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4% pada 2026.
Untuk mendukung kondisi tersebut, OJK menetapkan penguatan ketahanan sektor jasa keuangan sebagai fokus kebijakan utama. Tahun 2026 menjadi fase krusial dalam agenda pemenuhan modal minimum lembaga jasa keuangan guna membentuk struktur industri yang lebih kuat dan kompetitif.
