Inflasi Terkendali, Pertumbuhan Ekonomi Jatim Terus Menguat

SURABAYA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) II Jawa Timur, serta Kementerian Keuangan di Jawa Timur menggelar Media Briefing bertema “Sinergi dan Kolaborasi Melanjutkan Transformasi dan Menjaga Stabilitas Ekonomi Jawa Timur untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh dan Mandiri”, Senin (9/2/2026).

Kegiatan ini bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional 2026 yang mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”. Sebanyak 65 jurnalis dari berbagai media di Jawa Timur hadir dalam forum tersebut.

Pimpinan dari keempat lembaga menyampaikan apresiasi kepada insan pers sekaligus menegaskan peran strategis media sebagai mitra pemerintah dalam menyebarkan informasi ekonomi yang akurat, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta mendorong pemberitaan berimbang yang berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi.

Media briefing dibuka oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, dilanjutkan dengan paparan kinerja dan outlook ekonomi dari masing-masing lembaga.

Kepala Perwakilan BI Jawa Timur, Ibrahim, menyampaikan bahwa ekonomi Jawa Timur pada 2025 tumbuh sebesar 5,33 persen (year on year), meningkat dibandingkan 2024 yang tercatat 4,94 persen (yoy).

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, serta aktivitas ekspor. Sementara dari sisi penawaran, akselerasi kinerja terjadi pada sektor industri pengolahan, pertanian, serta akomodasi makan dan minum.

“Pertumbuhan yang kuat ini juga didukung oleh inflasi yang terkendali. Pada Januari 2026, inflasi Jawa Timur tercatat sebesar 3,29 persen (yoy) dan masih berada dalam kisaran sasaran nasional,” ujar Ibrahim.

Ke depan, kinerja ekonomi Jawa Timur pada 2026 diprakirakan tetap solid di kisaran 4,9 hingga 5,7 persen (yoy), ditopang kuatnya konsumsi domestik, investasi, serta permintaan eksternal yang terjaga.

Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Horas V. M. Tarhoran, mengungkapkan bahwa hingga Desember 2025, kinerja sektor perbankan nasional masih solid.

Total penyaluran kredit mencapai Rp625,66 triliun atau tumbuh 1,90 persen (yoy), sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp817,59 triliun atau tumbuh 3,50 persen (yoy).

Stabilitas perbankan tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL) yang terjaga di level 3,37 persen serta permodalan kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 31,38 persen.

Selain perbankan, kinerja positif juga terlihat pada sektor pasar modal, asuransi, dana pensiun, penjaminan, modal ventura, hingga lembaga jasa keuangan lainnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Saiful Islam, menyampaikan bahwa realisasi belanja APBN di Jawa Timur hingga Desember 2025 tumbuh kuat, terutama ditopang Transfer ke Daerah (TKD).

Belanja pemerintah berperan sebagai shock absorber melalui berbagai program strategis seperti Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta pembangunan konektivitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, realisasi pendapatan negara dari pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga melampaui target yang ditetapkan.

Kepala LPS II Jawa Timur, Bambang S. Hidayat, menegaskan komitmen LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penjaminan simpanan yang kredibel serta resolusi bank yang efektif.

Saat ini, LPS menjamin penuh lebih dari 665 juta rekening nasabah bank umum serta 15,7 juta rekening di BPR dan BPRS, atau sekitar 99,97 persen dari total rekening nasabah.

Ibrahim menegaskan bahwa kuatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sepanjang 2025 dan stabilitas sistem keuangan menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi pada 2026.

“Dengan memperhatikan tantangan dan peluang yang ada, prospek ekonomi Jawa Timur 2026 diprakirakan tetap terjaga baik dengan inflasi yang terkendali dalam sasaran nasional,” ujarnya.

Ke depan, BI, OJK, Kementerian Keuangan, dan LPS Jawa Timur berkomitmen terus memperkuat sinergi kebijakan pro-pertumbuhan, inovatif, dan adaptif guna menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berkelanjutan demi mewujudkan Indonesia yang tangguh dan mandiri.