SURABAYA – Kenaikan harga pangan yang kerap terjadi setiap Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri menjadi perhatian serius berbagai pihak. Upaya pengendalian tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus ditangani secara struktural dan kolaboratif guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan insentif bagi petani dan peternak.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 38 pemerintah kabupaten/kota, Satgas Pangan, serta pelaku usaha, Kamis (26/2/2026), di Gedung Negara Grahadi.
Kepala Perwakilan BI Jatim, Ibrahim, menegaskan bahwa konsolidasi di level pimpinan ini menjadi wujud nyata sinergi antara BI dan pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan Jawa Timur yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan.
“Konsolidasi level pimpinan lembaga/instansi se-Jatim merupakan bentuk penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas inflasi dan mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah,” ujar Ibrahim saat memaparkan kondisi perekonomian, perkembangan inflasi, serta capaian digitalisasi.
Ia juga menyoroti masih adanya disparitas harga dan pasokan komoditas antarwilayah di Jatim. Karena itu, sinergi intradaerah dinilai penting untuk memastikan kecukupan kebutuhan pangan serta menjaga stabilitas harga.
HLM bertema “Menjaga Stabilitas Harga dan Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah Menuju Ketahanan Pangan serta Kesejahteraan Masyarakat” tersebut dipimpin Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Khofifah menegaskan bahwa Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional perlu memperkuat kerja sama intraprovinsi maupun antarprovinsi guna mendukung pemerataan distribusi pangan.
Ia juga menyampaikan langkah antisipatif terhadap potensi curah hujan tinggi melalui operasi modifikasi cuaca yang dinilai efektif meminimalkan bencana hidrometeorologi, termasuk dampaknya terhadap perekonomian.
Dalam pertemuan tersebut dibahas strategi 4K pengendalian inflasi, yakni kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif. Diskusi mencakup pasokan hortikultura, daging ayam dan sapi, BBM/LPG, prakiraan cuaca yang membaik dan dampaknya terhadap pertanian, diskon tarif angkutan udara, penyediaan mudik gratis, hingga penguatan peran Satgas Pangan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono, memaparkan capaian inflasi Jawa Timur tahun 2025 yang tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,54 persen, serta langkah pengendalian yang disiapkan menghadapi Ramadan dan Idulfitri 2026.
Selain pengendalian inflasi, rapat pimpinan tersebut juga membahas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah guna memperkuat kemandirian fiskal dan peningkatan pelayanan publik. Khofifah menekankan pentingnya percepatan ekosistem digital serta orkestrasi peta jalan digitalisasi daerah.
Sejalan dengan itu, Ibrahim menyampaikan bahwa digitalisasi pendapatan dan belanja daerah perlu terus diperkuat melalui inovasi kebijakan dan program, disertai monitoring dan evaluasi peta jalan TP2DD secara berkelanjutan.
Sebagai bentuk konkret penguatan pengendalian inflasi menjelang HBKN Idulfitri 1447 H, diluncurkan program Etalase Pengendalian Inflasi Kab/Kota (EPIK) Mobile Jatim 2026. Program ini merupakan platform distribusi pemasaran keliling yang mengefisienkan rantai pasok dengan menghubungkan produsen langsung kepada masyarakat.
Pada tahap awal, EPIK Mobile bersinergi dengan 15 kabupaten/kota dan Bulog dengan menyediakan komoditas beras SPHP, beras Jatim Cettar hasil korporasi petani binaan Pemprov Jatim, minyak goreng, serta gula pasir dengan harga terjangkau.
Ke depan, BI Jatim bersama Pemprov, TPID, TP2DD, dan pelaku usaha akan terus memperkuat sinergi dan inovasi guna menjaga stabilitas harga, mempercepat digitalisasi, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berkelanjutan dan berdaya tahan.
