JAKARTA (INDONESIAKINI.id) – Debat perdana calon presiden 2024 diselenggarakan Selasa malam, (12/12) di Kantor KPU, Jakarta. Capres yang akan berdebat yaitu Anies Baswedan (nomor urut 1), Prabowo Subianto (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (nomor urut 3).
Tema debat pertama ini, seputar pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Anies menyinggung soal indeks demokrasi dan kebebasan berbicara yang menurun, serta pemerintahan yang minim oposisi.
“Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik misalnya, UU ITE [Informasi Teknologi Elektronik] atau Pasal 14-15 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946. Itu membuat kebebasan berbicara terganggu,” kata Anies.
Prabowo menanggapi pernyataan Anies itu dengan mengingatkan Anies, bahwa dia menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada
“Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin menjadi gubernur,” kata Prabowo menanggapi Anies.
Lalu, Anies kembali menanggapi bahwa Prabowo “tidak tahan menjadi oposisi”, menyinggung keputusan Prabowo menjadi Menteri Pertahanan setelah kalah bersaing dengan Jokowi pada Pilpres 2019.
Ganjar menyadari Anies dan Prabowo sedang saling sindir. “Kedua kawan saya sedang menagih janji dan sedang membuka buku lama,” katanya.
Menurut Ganjar, “soal oposisi, tidak oposisi, soal kepentingan saja kok”.
Berdasarkan data, pemerintahan Jokowi pada era 2019-2024 memang minim oposisi. Koalisi pemerintah mengisi 471 kursi parlemen atau 81,9% dari total 575 kursi di DPR.
Menurut KontraS, terdapat 183 kasus terkait pelanggaran hak kebebasan berpendapat. Apabila diteliti dari visi-misi mereka, ICJR menilai ketiga pasangan capres-cawapres menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat secara normatif.
“Belum ada langkah konkretnya, beberapa ada yang menyebutkan untuk mengubah regulasi, tapi juga tidak spesifik bagaimana perubahan regulasinya yang dimaksud,” kata Iftita.
